Makna Perwalian Akad Nikah dan Sebabnya

Makna Perwalian Akad Nikah dan Sebabnya

Nikah – Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah pelaksanaan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada akadnya batal menurut pendapat iumhun dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (terkatung). Apabila akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Dan apabila berlangsung dengan perwakilan dari syariat maka sah juga dengan bentuk perwalian akad nikah. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang, maka sah dengan bentuk perwakilan.

Dalam persoalan perwalian ini kita bicarakan mengenai maknanya, jenis-jenisnya, pensyaratannya dalam perkawinan seorang perempuan, syarat-syarat wali, orang yang memiliki hak perwalian, orang yang mewalikan, urutan wali, bagaimana cara meminta izin seorangperempuan untuk menikah, penolakan wali, ketiadaan wali serta keluarganya, atau hilangnya walinya.

  • Makna perwalian dan sebabnya

Makna pertalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang firman Allah SWT, “Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (al-Maa’idah: 56)

Juga firman-Nya, “Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (at-Iaubah: 71). Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “al-Waali” yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini namanya adalah wali. Termasuk di antaranya adalah firman-Nya, “Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.” (al-Baqarah: 282)

Sebab yang menjadi syariat perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Yang berupa perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka ini hilang dan tersia-siakan.

  • Pembagian perwalian

perwalian akad nikahMazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah, mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini berada pada bapak, kakek dan orang yang mendapat wasiatkan dari keduanya, serta qadhi yang mendapatkan kuasa.

Perwalian terhadap iiwa dan harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi, yang hanya oleh bapak dan kakek saja. Sedangkan yang menjadi inti pembahasan kita dalam perkawinan adalah perwalian terhadap diri.

Jenis perwalian terhadap diri terbagi kepada dua bagian, perwalian ijbar (yang bersifat harus), dan perwalian ikhtiar (sukarela). Atau perwalian pasti dan wajib, serta perwalian sunat dan sukarela.

  1. Perwalian ijbar, yaitu mengucapkan perkataan harus oleh orang lain yang mengatakannya. Dengan makna umum ini, perwalian tetap dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian, dan imam.
  2. Perwalian akibat hubungan kekerabatan, bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang dia walikan, baik akibat hubungan kekerabatan yang dekat, seperti bapak kakek dan anak atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki paman dari pihak bapak.

Perwalian kepemilikan adalah perwalian yang ada bagi seorang tuan terhadap budaknya. Dia berhak untuk mengawinkan budak laki-lakinya atau budak perempuannya secara paksa. Terlaksananya perkawinan keduanya bergantung kepada izinya. Syarat adanya perwalian ini untuk seorang tuan adalah memiliki akal yang sempurna dan mencapai usia baligh. Oleh karena itu, tidak ada hak perwalian bagi orang gila, orang idiot, dan anak kecil yang belum mencapai usia baligh untuk mengawinkan budak laki-lakinya atau budak perempuannya.

Ada dua jenis perwalian al-walaa’ yakni perwalian akibat pemerdekaan dan perwalian muwalah. Perwalian akibat pemerdekaan adalah hak legal yang bagi orang yang memerdekakan terhadap orang yang dia merdekakan. Bahkan dia mewariskan hartanya kepadanya. Dia juga berhak untuk mengawinkannya jika orang yang dia merdekakan adalah anak kecil, atau orang dewasa, atau orang gila, atau orang idlot. Syarat kepemilikan perwalian ini adalah orang yang memerdekakan merupakan orang yang berakal, dan telah mencapai usia baligh.

Perwalian muwalah

adalah yang memiliki berdasarkan akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mewarisinnya iika dia meninggal dunia. Berdasarkan akad ini maka menetapkan perwalian untuk mengawinkannya. Untuk menetapkan perwalian ini yang menjadi syarat orang yang menjadi wali adalah orang yang berakal, baligh, dan merdeka. Bagi orang yang menjadi wali, jangan sampai ada seseorang yang berhak untuk mewarisiannya akibat hubungan nasab atan’ ashabah.

Perwalian imam adalah perwalian seorang imam yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan qadhi. Masing-masing dari keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan orang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya untuk menikah, dengan syarat orang tersebut tidak memiliki wali yang dekat. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” 

Perwalian ijbar

berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian ijbar dengan pengertian ini menurut mazhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang telah merdeka. Orang yang memiliki perwalian disebut wali mujbir.

Perwalian ikhtiar adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Dan orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali mukhayyir.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh, baik perawan atau janda untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang terlidungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaaannya. Akan tetapi, menjadi sunnah juga baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya. Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang dia walikan, bukan orang lain.

Sunnah yang Dianjurkan dalam Akad Nikah

Sunnah yang Dianjurkan dalam Akad Nikah

Nikah – Pendapat para ahli fiqih membahas tentang beberapa sunnah yang dianjurkan ketika melaksanakan akad nikah. Mulai dari awal hingga pasca akad.

  • Hendaknya Melangsungkan Akad Nikah Pada Hari Jumat Sore

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu’,

Lakukanlah pernikahan di waktu sore’ Karena sesungguhnya saat itu adalah keberkahan paling agung.”

Demikian juga karena hari jumat adalah hari mulia dan hari raya. Keberkahan dalam pernikahan adalah sesuatu yang menjadi harapan. Oleh sebab itu, sebaiknya melangsungkannya di hari yang paling mulia demi mencari keberkahan. Juga dianjurkan agar dilakukan pada waktu sore hari, karena di akhir siang dari hari jumaat terdapat waktu yang mustajab.

  • Mengumumkan Pernlkahan dan Memukul Rebana

Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw., “UmumkanIah pernikahan.” 

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana,”

Imam an-Nasa’i meriwayatkan, “Pemisah antara halal dan haram dalam pernikahan adalah suara dan rebana.”

Dalam walimahtul ursy boleh untuk mendendangkan lagu yang mubah atau gurauan yang tidak khusus kepada orang tertentu. Sebagaimana hadits oleh Ibnu Majah,

Dari Aisyah, bahwasannya dia menikahkan seorang perempuan yatim dengan seorang Ielaki dari kaum Anshar. Aisyah termasuk orang yang ikut mengantarkannya ke suaminya. Dia (Aisyah) berkata, “Tatkala kami pulang, Rasulullah saw. bertanya kepada kami, ‘Apa yang kamu katakan wahai Aisyah?” Dia menjawab, “Kami mengucapkan salam dan berdoa kepada Allah agar memberi mereka berkah, kemudian kami berpisah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya kaum Anshar memiliki gurauan. Wahai Aisyah, tidakkah kalian mengucapkan: kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, maka ucapkan selamat pada kami dan pada kalian?

Para ulama Malikiah yang tidak mensyaratkan saksi ketika akad, berkata:

Menjadi sunahkan adanya saksi ketika akad, demi keluar dari perselisihan pendapat. Karena banyak sekali dari para imam berpandangan bahwa pernikahan tidaklah sah melainkan dengan ada kesaksian ketika akad. Mereka berpandangan bahwa akad tersebut sah, sekalipun tidak ada kesaksian ketika akad, seperti halnya pada jual-beli.

Akan tetapi keabsahannya tidak sepenuhnya dan tidak ada pengaruh apa pun setelahnya, seperti kehalalan untuk bersenang-senang dengan isteri melainkan setelah adanya kesaksian sebelum melakukan akad. Oleh sebab itu, boleh melangsungkan akad kedua mempelai secara sembunyi-sembunyi, kemudian mereka berdua memberitahu kepada dua orang lelaki yang adil, seperti berkata, “Kami berdua telah melangsungkan akad, si Fulan nikah dengan si Fulanah.”

Atau sang wali memberitahu dua orang lelaki yang adil dan suami memberitahu dua lelaki yang adil lainnya. Tidaklah cukup salah satu dari keduanya hanya memberitahu kepada satu orang lelaki yang adil, dan satunya lagi memberitahu satu orang lelaki yang adil lainnya. Karena dalam keadaan seperti itu masih seperti satu orang saja.

  • Menyebutkan Mahar

Yaitu menentukannya ketika akad. Karena hal itu dapat menenangkan jiwa dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Sunnahkan juga memberikan mahar secara kontan, tanpa harus menunda sebagianya.

  • Walimah

Hal ini merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang masyhur dari mazhab Malikiah dan Hanabilah serta pendapat sebagaian ulama Syafi’iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana walimah-walimah yang lain.

Dalam pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi’i serta pendapat Zhahiriah bahwasanryra walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi saw. kepada Abdurrahman bin Auf, 

Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.

Zhahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelah nya, atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.

Imam Nawawi berkata, “Para ulama berbeda pendapat. Qadhi iyadl mengisahkan bahwasannya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiah adalah anjuran setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiah berpendapat anjuran ketika akad” Sedangkan menurut Ibnu Jundub adalah anjuran ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi saw. bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari dan lainryra menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan, karena sabda beliau saw.,

Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang.

Inilah pendapat yang mu’tamad di kalangan Malikiah. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri.

Sedangkan melakukan nutsar makruh menurut ulama Syafi’iah dan Malikiah. Karena mengumpulkannya merupakan hal hina dan bodoh, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan oleh sebagian yang lain. Sangat menganjurkan untuk tidak melakukan hal itu.

Adapun hukum menghadiri walimah, maka menurut para ulama Hanafiah hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak mengahadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk Hal itu karena adanya hadits Nabi saw. yang berbunyi,

Barang siapa diundang menghadiri acara walimah, Iantas dia tidak menghadirinya maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qashim (Rasulullah).”

Juga hadits, “Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah pernikahan maka hendaknya mendatanginya.”

Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a., 

Jika salah orang di antara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia berdoa dan jika ia tidak berpuasa maka hendaknya dia makan makanannya.

  • Doa Seorang Suami Ketika Hendak Mendatangi Istrinya

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sunnah, yaitu Diriwayatkan dari Abu Said budak Abu Usaid, bahwasannya ia (Abu Usaid) menikah, lantas dihadiri oleh Abdullah bin Mas’ud, Abu Dzan Hudzaifah, dan para sahabat Rasulullah saw. yang lainnya. Setelah itu waktu shalat telah tiba, lantas mereka mempersilahkan Abu Usaid menjadi imam shalat, padahal ia seorang budak. Kemudian dia pun menjadi imam mereka dalam shalat tersebut.

Setelah itu mereka berkata kepadanya, “Jika kamu menemui istrimu, shalatlah dua rakaat. Kemudian pegang kepada istrimu dan berdoalah, ‘Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah keluargaku di dalam diriku. Berilah aku rezeki dari mereka. Kemudian lakukan keperluanmu dan istrimu (bersenggama).

Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan atau membeli seorang pembantu hendaklah ia berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau jadikan baginya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau jadikan baginya.’ Jika ia membeli keledai maka hendaknya ia memegang ujung talinya dan berdoa seperti itu.” (HR.Abu Dawud)

Doa ini juga dapat dibaca ketika membeli mobil, rumah, dan semisalnya.

Sunnah yang Dianjurkan dalam Akad Nikah: Khotbah dan Doa

Sunnah yang Dianjurkan dalam Akad Nikah: Khotbah dan Doa

Nikah – Dalam pernikahan ada anjuran untuk khotbah dan doa. Khotbah sebelum akad dan mendoakan setelah akad.

  • Hendaknya Suami Berkhotbah Sebelum Akad Nikah

Hal ini dimulai dengan tahmid dan bersyahadat, salawat atas Rasulullah saw., bersamaan dengan itu membaca ayat tentang perintah bertakwa dan menyebutkan maksudnya. Demi mengerjakan khutbah Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah mengaiarkan kepada kami (para sahabat) bertasyahud dalam shalat dan khutbah untuk kepentingan apa pun dengan membaca,’Segala puii bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepada-Nya.  Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan kejelekan amalan kami, barangsiapa yang mendapat hidayah dari Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa yang tersesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi  bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

Kemudian lbnu Mas’ud membaca tiga ayat Al-Qur’an yang ditafsirkan oleh SuSran at-Tsauri, yang artinya,

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama lslam.” (Q.S. Ali-Imran: 102).

Hai sekalian manusia, bertalarulah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya AIIah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwatalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubung an silafiirahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. an-Nisaa’: 1).

Hai orang-orang yang beriman, bertalarulah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benan Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu…” (Q.S. al-Ahzaab : 70-71).

Kemudian Ibnu Mas’ud mengatakan, waba’d (selanjutnya), Sesungguhnya Allah memerintakan menikah dan melarang berzina, Dia berfirman seraya memberi kabar dan memerintah, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba’hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan…” (Q.S. an-Nuur: 32) 

Dalam khutbah nikah juga dapat hanya dengan bertahmid, bertasyahud, dan salawat atas Nabi saw., sebagaimana dari Ibnu Umar meriwayatkan ketika ia mendapat undangan untuk menikahkan orang, ia berkata, “Segala puji bagi Allah dan shalawat kepada Sayyidina Muhammad, sesungguhnya si Fulan ini melamar si Fulanah kepada kalian, iika kalian menikahkannya maka puji syukur bagi Allah, namun jika kalian menolaknya maka Mahasuci Allah”

Yang menjadi anjuran khubtah satu kali saja, bukan dua kali khutbah; yang satu khutbah dari pelaksana akad dan yang lainnya dari calon suami sebelum diterima (akadnya). Itu karena riwayat dari Rasulullah saw. Generasi salaf adalah sekali saja, dan itu lebih utama untuk mengikutinya.

Kemudian seorang calon suami menjelaskan maksud dan tujuannya seperti berkata, “Kami sungguh-sungguh bermaksud untuk menjalin hubungan dengan kalian dan besanan dengan kalian, dan berkhidmat kepada kaliani” dan semisalnya. Lalu seorang wali meniawab, “Kami telah menerimamu dankamitelah meridhaimu meniadi bagian dari kamii’ dan semisalnya.

Jika pernikahan tanpa khutbah hukumnya boleh, karena khutbah nikah merupakan anjuran bukan kewaiiban. Sebagaimana oleh Sahal bin Sa’d as-Sa’idi meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda untuk orang yang mengkhitbah perempuan yang menawarkan dirinya untuk beliau nikahi,

Aku nikahkan kamu dengannya, dengan mahar hafalan Al-Qur’anmu.”

Setelah itu beliau tidak membacakan khutbah. Demikian juga oleh Abu Dawud meriwayatkan  dari seorang lelaki dari bani Sulaim. Dia berkata, Aku mengkhitbah Umamah binti Abdul Muththalib kepada Rasulullah saw. Lantas beliau menikahkanku tanpa membaca syahadat. Itu juga karena pernikahan merupakan akad mu’awadha (saling mengganti), maka tidak wajib melakukan khutbah, seperti halnya pada akad jual-beli.

  • Hendaknya Mendoakan Kedua Mempelai Setelah Akad Nikah

Hal ini jelas dalam hadits, 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi iika mendoakan seseorang ketika menikah, beliau berdoa, ‘semoga Allah mem’ berkahi kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.’

Juga hendaknya memberi ucapan selama kepada kedua mempelai dengan perkataan seperti, “Diberkahi insyaallah, hari yang berkah” dan semisalnya.

Hukum Pernikahan yang Batal dan Macam-macamnya

Hukum Pernikahan yang Batal dan Macam-macamnya

Nikah  – Pendapat para ahli fiqih terkait pernikahan yang batal beserta penjelasan mengenai hukum-hukumnya.

  • Hukum Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Ulama Hanafiah

Pernikahan yang tidak sah adalah -sebagaimana telah disebutkan sebelumnya- adalah pernikahan yang cacat di dalam rukun atau salah satu syarat pelaksanaannya, seperti pernikahan anak kecil yang belum mumayyiz, pernikahan dengan ungkapan yang menunjukkan ke masa yang akan datang, serta pernikahan dengan mahram, seperti saudara perempuannya dan bibinya, menurut pendapat yang kuat. 

Demikian juga pernikahan seorang perempuan yang sudah menikah dengan seorang lelaki lain, dengan syarat mengetahui bahwa perempuan tersebut telah menikah, pernikahan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan pernikahan seorang muslim dengan perempuan selain Ahli Kitab, seperti majusi atau atheis dan lain sebagainya.

Hukum pernikahan yang batil (tidak sah) adalah bahwa pernikahan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apapun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak halah menggauli si perempuan. Serta tidak wajib membayar mahar memberi nafkah dan ketaatan dari si perempuan.

Demikian juga, mereka berdua tidak dapat saling mewarisi ataupun hubungan mushaharah (besanan). Juga diwajibkan tidak terjadi hubungan intim di antara mereka keduanya. fika hal ini terjadi, hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa, tidak ada masa iddah setelah berpisahnya seperti halnya pernikahan yang mauquf (ditunda) sebelum dapat persetujuan.

  • Hukum Pernikahan yang Tidak Sah dan Menurut Ulama Malikiah

Menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Hanafiah, tidak sah dan cacat adalah satu makna. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sah atau pun cacat menurut ulama Malikiah adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Yang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Pernikahan yang disepakati para ahli fikih akan kerusakannya. Seperti menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan atau ikatan besanan.

Kedua: Pernikahan yang menjadi selisih para ahli fikih akan kerusakannya, yaitu pernikahan yang rusak menurut ulama Malikiah dan sah menurut sebagian ahli fikih. Dengan syarat perselisihannya berat. Seperti pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini tidak boleh, menurut pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiah. Namun, jika perbedaan pendapat itu ringan seperti pernikahan mut’ah atau menikahi istri yang kelima, maka secara sepakat mereka mengatakan rusak nikahnya.

pernikahan yang batal

  • Macam-Macam Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Ulama Syafi’iah

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi’iah menilai hukum keduanya sama. 

Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahat nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah. Pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali, yang paling utama ada 9 macam:

  1. Nikah syighar, seperti mengatakan, ‘Aku nikahkan kamu dengan putriku, dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu.
  2. Nikah mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. 
  3. Pernikahan orang yang sedang berihram. Pernikahan tidaklah sah ketika salah satu dari pelaku akad atau calon istri sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah atau dua-duanya; 
  4. Poliandri; yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki dan tidak jelas siapa di antara keduanya yang paling duluan.
  5. Pernikahan mu’taddah (perempuan yang sedang iddah) dan perempuan yang sedang istibraa’, sekalipun dari wath’u syubhat.
  6. Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnya. 
  7. Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala majusi, penyembah matahari atau bulan, murtaddah.
  8. Perempuan yang suka pindah-pindah agama.
  9. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.
  • Macam-Macam Pernikahan Rusak Menurut Ulama Hanabilah

Pernikahan yang rusak ada dua macam:

Pertama: Pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu ada empat akad:

  1. Nikah syirghar, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang ada dalam tanggungiawabnya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki tersebut mau menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggung jawab kewaliaannya juga, tanpa ada mahar.
  2. lNikah muhallil, yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan menceraikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antarkeduanya.
  3. Nikah mut’ah, yaitu seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu.
  4. Nikah mu’allaq (bersyarat), yaitu seperti mengatakan, “Aku menikahkanmu jika datang awal bulan, atau jika ibunya meridhai, atau jika istriku melahirkan anak perempuan maka aku nikahkan kamu dengannya.”

Kedua: Pernikahan sah tanpa ada syarat Seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada istri-istri yang lainnya. 

Atau jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Atau mensyaratkan seorang istri memberi suami sesuatu atau memberi nafkah kepadanya. Juga jika ia menceraikannya maka ia harus mengembalikan barang pemberian tersebut.

Macam-Macam Pernikahan dan Status Hukumnya

Macam-Macam Pernikahan dan Status Hukumnya

Nikah – Undang-undang ihwal syakhshlryah Syiria mencantumkan macam-macam pernikahan dan hukum setiap macamnya. Dalam pasal 47 mencantumkan pernikahan yang sah: “Jika di dalam akad nikah terpenuhi rukun-rukun dan semua syarat terlaksananya, maka akad tersebut sah.” Pada pasal 49 tercantum pengaruh-pengaruh hukum pernikahan yang sah, yaitu, “Pernikahan yang sah memiliki semua pengaruh akad nikah, berupa hak-hak pernikahan, seperti mahar, nafkah bagi istri, wajib mengikuti, saling mewarisi antara suami-istri. luga hak-hak keluarga seperti nasab anak-anak dan mahram sebab mushaharah.”

Maksudnya, dengan sekadar akad nikah yang sah, ada enam konsekuensi hukum, yaitu wajib memberi mahar memberi nafkah istri, istri mengikuti suami, hak mewarisi, nasab anak ke ayah dan mahram sebab musaharah.

Dalam pasal 50 terdapat pengaruh hukum pernikahan yang batil: “Pernikahan yang batil tidak menimbulkan konsekuensi hukum pada pernikahan yang sah. Sekalipun telah terjadi persenggamaan.” Pada pasal 48 paragraf ke-2 tercantum bahwa “pernikahan seorang wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah batil.” Sedangkan pada paragraf pertama dalam pasal tersebut tercantum mengenai pernikahan yang rusak: “Setiap pernikahan yang sempurna rukunnya dengan ijab dan qabul,namun tidak sempurna sebagian syarat-syaratnya, maka itu adalah pernikahan yang rusak

Pada pasal 51 tercantum pengaruh-pengaruh pernikahan yang rusak:

  1. Pernikahan yang rusak sebelum terjadi persenggamaan sama hukumnya dengan pernikahan batil.
  2. Konsekuensi setelah terjadi persenggamaan dalam pernikahan yang rusak adalah sebagai berikut:
    • Mahar dalam batasan paling sedikit dari mahar mitsil dan mahar yang tersebutkan.
    • Nasab anak dan akibat-akibatnya yang ada dalam pasal 133 dari undang-undang ini.
    • Mahram sebab mushaharah.
    • Iddah pisah dalam dua keadaan; bercerai atau suami meninggal dunia, dan nafkah iddah tanpa saling mewarisi antara suami dan isteri.
  1. Istri berhak mendapatkan nafkah selagi tidak mengetahui bahwa pernikahannya rusak.

Pada pasal 52 tercantum hukum nikah mauquf sebelum diperkenankan: pernikahan mauquf sebelum diperkenankan, hukumnya seperti hukum nikah rusak.

Undang-undang ini tidak mencantumkan hukum-hukum pernikahan yang tidak lazim, kecuali dalam pembahasan masalah kesederajatan. Sebagaimana dalam pasal 27 tercantum bahwa seorang wali memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan jika si perempuan menikah dengan lelaki yang tidak sederajat. Sedangkan pasal 30 mencantumkan bahwa seorang perempuan jika telah hamil maka tidak lagi memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan karena tidak adanya kesederajatan.

macam-macam pernikahan

Pernikahan yang Tidak Lazim dan Tergantung

  • Hukum Pernikahan Tidak lazim

Hukum pernikahan tidak lazim sama hal dengan pernikah yang lazim. Hanya saja baik suami maupun istri berhak untuk meminta pernikahannya rusak/batal. Dengan demikian, pernikahan tersebut masih dapat batal.

  • Hukum Pernikahan Mauquf (Tergantung)

Pernikahan mauquf sekalipun sah, akan tetapi tidak memiliki konsekuensi apa pun dari pengaruh pernikahan, sebelum dibolehkan oleh pihak yang berwenang. Dalam kondisi ini masih tidak boleh untuk menggauli istri, tidak wajib memberi nafkah. Kemudian tidak wajib taat dan tidak ada hak saling mewarisi dengan meninggalnya salah satu dari suami-istri. Jika akad pernikahan mauquf tadi telah boleh, maka itu sudah terlaksana. Dengan demikian, berlakulah hukum-hukum pernikahan yang lazim, demi mengamalkan sebuah kaidah fikih

“Pemberian izin yang menyusul seperti pemberian hak wakil yang lampau.”

Contohnya seperti nikah orang fudhuli, yaitu seseorang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa memiliki sifat perwalian yang sempurna terhadap orang tersebut, juga tidak memiliki hak wakilnya. Contoh lain, pernikahan seorang anak laki-laki dengan anak perempuan yang sudah tamyiz tanpa izin dari walinya. Muhammad berkata, “Pernikahan perempuan berakal oleh dirinya sendiri atau oleh orang yang mewakilinya tanpa izin dari wali menjadikan pernikahannya pernikahan mauquf.”

fika telah terjadi persenggamaan sebelum adanya izin, maka itu merupakan sebuah bentuk kemaksiatan. Akan tetapi dalam kondisi ini menurutglama Hanafiah, pengaruh-pengaruh pernikahan yang rusak berikut ini berlaku; tidak diberlakukan hukuman had dan nasab tetap kepada suami, suami wajib memberikan paling sedikitnya mahar yang disebutkan dan mahar mitsli. Akan tetapi dalam pernikahan mauquf ataupun dalam pernikahan yang tidak sah tidak ada iddah sebelum pernikahan tersebut diberi izin. Pasal 52 dalam undang-undang Siria mencantumkan hukum-hukum pernikahan jenis ini, “Hukum pernikahan mauquf sebelum adanya izin adalah sama statusnya seperti pernikahan yang rusak.

Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 3

Nikah – Ada sepuluh syarat demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih menjadi perselisihan. Berikut syarat-syarat sahnya pernikahan tersebut:

  1. Objek cabang
  2. Mengekalkan shighat akad
  3. Persaksian
  4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
  5. Menentukan pasangan
  6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
  7. Harus dengan mahar
  8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
  9. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
  10. Wali

Berikut adalah penjelasan lanjutan dari artikel sebelumnya ‘Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 2

syarat-syarat sahnya pernikahan

9. Salah Satu Dari Kedua Mempelai Tidak Sedang Menderita Penyakit yang Mengkhawatirkan

Ini merupakan syarat menurut Malikiah. Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Maksud dari penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan  menjadi batal sekalipun setelah terjadi persenggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya batal. Jika belum terjadi persenggamaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar.

Akan tetapi, jika telah terjadi persenggamaan maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Jika salah satu dari mereka berdua meninggal dunia sebelum batal, sekalipun setelah terjadi persenggamaan, maka pihak lainnya tidak mewarisinya. Karena sebab rusaknya adalah memasukkan ahli waris dalam surat wasiat yang tidak ada sebelum sebelum sakit.

Akan tetapi, jika suami meninggal dunia sebelum pernikahan batal dan setelah terjadi persenggamaan, maka si istri mendapat lebih sedikit dari sepertiga tirkah, mahar yang disebut dan mahar mitsli. Karena pernikahan dalam penyakit yang membahayakan merupakan bentuk pemberian. Pemberian orang yang menderita penyakit yang dapat menyebabkan kematian tidak ditunaikan melainkan dari sepertiga hartanya.

10. Kehadiran Wali

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, selain Hanafiah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT yang arti nya, “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (al-Baqarah: 232).lmam Syafi’i berkata, “lni merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan.” Juga karena sabda Nabi saw.

Tidak ada pernikahan melainkan seorang wali.

Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Aisyah,

Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut  batil, batil,batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Hadits yang pertama tidak boleh memahami bahwa pernikahan tanpa wali itu sekadar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi saw. harus memahaminya sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan dari hadits yang kedua tidak dapat memahami bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali, karena hal itu sudah umum. Juga tidak dapat dipahami, karena pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.

Hal itu diperkuat oleh hadits yang ketiga yaitu sabda Nabi saw. yang berbunyi,

Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Hadits di atas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan perempuan lain. Di dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab dan qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, pun juga tidak dapat menikahkan perempuan lain. Dia tidak dapat menikahkan perempuan lain secara hak kewalian maupun wakil. Demikian juga dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil.

Kesimpulannya: jumhur ulama berkata bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan perempuan. Jika ada seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang ain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya sekalipun dengan seizin walinya maka pernikahannya tidaklah sah. Itu karena syarat akad nikah belum terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali.

Sedangkan ulama Hanafiah berkata, sebagaimana riwayat yang jelas dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, “Bagi perempuan berakal yang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil. Juga boleh menerima hak wakil dari orang lain. Akan tetapi seandainya dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak selevel dengannya, maka walinya boleh menolaknya.

Teks perkataan ulama Hanafiah sebagai berikut:

“Pernikahan seorang perempuan merdeka yang berakal lagi baligh, terlaksana dengan keridhaannya, sekalipun tanpa seorang wali, baik itu gadis maupun janda. Ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf di dalam riwayat yang jelas. Hak kewalian itu hanya menjadi sunnah dan anjuran saja. Sedangkan menurut Muhammad, pernikahan tersebut terlaksana namun tertahan.

Dalil mereka dari Al-Qur’an adalah adanya penyandaran nikah kepada perempuan dalam tiga ayat, yaitu firman Allah SWT yang artinya, “Kemudian jika si suami menaloknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (al-Baqarah: 230). Juga firman Allah, “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya.” (al-Baqarah: 232). Ayat ini untuk para suami bukan kepada para wali, sebagaimana oleh jumhur ulama. Juga firman Allah SWT yang berarti, “Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.” (al-Baqarah: 234) Ayat-ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri. 

Sedangkan dalil mereka dari sunnah,

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan gadis ditawari, dan izinnya adalah diamnya.” (HR Muslim)

Dalam riwayat yang lain,

Janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari. Dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izin.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau menjawab, “Dia diam.” (HR Bukhari Muslim)

Hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hak nikah bagi wanita janda diserahkan kepada dirinya sendiri, pun juga dengan wanita gadis. Akan tetapi, melihat pada umumnya para

wanita itu malu, maka syariat mencukupkan untuk meminta izin kepadanya yang cukup untuk menunjukkan keridhaannya. Itu bukan berarti haknya untuk melangsungkan akad tercabut, karena ia mempunyai kapasitas umum dalam hal itu.

Di sana ada pendapat moderat yang dilontarkan oleh salah seorang pakar fikih dalam kalangan Syafi’iah, yang bernama Abu Tsaur, yakni dalam pernikahan harus ada ridha perempuan dan walinya sekaligus. Salah seorang dari mereka berdua tidak boleh menerima pernikahan tanpa persetuiuan dan ridha yang lainnya. Kapan pun mereka berdua ridha maka masing-masing dari mereka boleh melangsungkan akad; karena perempuan mempunyai kapasitas sempurna untuk melakukannya.

Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 2

Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 2

Nikah – Ada sepuluh syarat demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih menjadi perselisihan. Berikut syarat-syarat sahnya pernikahan tersebut:

  1. Objek cabang
  2. Mengekalkan shighat akad
  3. Persaksian
  4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
  5. Menentukan pasangan
  6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
  7. Harus dengan mahar
  8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
  9. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
  10. Wali

Berikut adalah penjelasan lanjutan dari artikel sebelumnya ‘Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 1

Syarat-syarat sahnya pernikahan

4.  Ridha Kedua Belah Plhak dan Tidak Ada Paksaan

Ini merupakan syarat menurut jumhu ulama, selain Hanafiah. Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut terpaksa menikah dengan ancaman bunuh, pukul keras atau penjara dalam waktu lama, maka akad tersebut rusak. Itu sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan.

Imam an-Nasa’i juga meriwayatkan,

Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan bertamu kepadanya dan berkata, ‘Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menaikkan status sosialnya, sedangkan saya tidak suka hal itu.’ Aisyah berkata, ‘Duduklah sampai Rasulullah datangi Kemudian Rasulullah datang, Iantas ia memberi tahu beliau perihal itu. Kemudian beliau mengutus orang untuk menemui ayahnya dan mengundangnya, Iantas keputusan diserahkan kepada perempuan tersebut. kemudian perempuan tersebut berkata, Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Akan tetapi aku ingin memberi tahu para perempuan bahwasanya dalam masalah ini seorang ayah tidak memiliki hak.

Maksudnya, tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai. Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa keridhaan merupakan syarat sahnya pernikahan, dan paksaan dapat menghilangkan rasa ridha. Dengan demikian, akad nikah tidak sah dengan adanya paksaan. Pendapat inilah yang kuat karena saling meridhai merupakan pokok dalam semua akad, termasuk akad nikah. Keridhaan kedua mempelai diperhitungkan dalam akad nikah, seperti dalam jual-beli.

Para ulama Hanafiah berkata, hakikat ridha bukan merupakan syarat sahnya nikah. Pernikahan dan talak sah dengan paksaan dan gurauan. Karena orang yang terpaksa terseburt memang bermaksud melangsung akad nikah, akan tetapi ia tidak ridha dengan hukum yang akan menjadi konsekuensinya, itu sama halnya dengan gurauan. Gurauan tidak menghalangi sahnya pernikahan, karena sabda Nabi saw.,

Ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan guraunya tetap dianggap serius; nikah, talak, dan rujuk.

Akan tetapi qiyas ini bertentangan dengan kepastian yang terkandung di dalam sunah.

5. Menentukan Kedua Mempelai

Para ulama Syafi’iah dan Hanabilah menyebutkan syarat ini. Akad nikah tidaklah sah melainkan atas penentuan dua mempelai. Karena tujuan menikah adalah diri kedua mempelai tersebut, maka tidaklah sah tanpa menentukannya. Seandainya wali berkata, “Aku telah menikahkan putriku,” maka tidak sah hingga ia menyebutkan nama, sifat, atau memberi isyarat kepada putrinya tersebut.

Jika ia menyebutkan namanya atau menyifati dengan sifat yang membedakan dari lain-nya, sekiranya sifat tersebut tidak ada pada saudari-saudarinya yang lain, seperti putriku yang paling besar, yang paling kecil, atau yang tengah-tengah, atau iuga yang berkulit putih dan semisalnya. Atau memberikan isyarat kepadanya dengan berkata, “Yang ini,” maka akad nikahnya sah.

Seandainya wali menyebutkan namanya ketika mengisyaratkan kepadanya dengan nama yang bukan namanya, atau ia hanya memiliki satu orang puteri, maka akadnya iuga sah. Karena dengan isyarat tersebut, penyebutan nama tidak ada status hukumnya. Seandainya dia berkata, “Aku menikahkanmu dengan putriku Fatimah ini,” dengan menunjuk (mengisyaratkan) kepada Khadijah, maka akad tersebut sah untuk Khadijah, karena isyarat lebih kuat. Akad tanpa menentukan mempelai tetap sah, ketika si perempuan tidak mempunyai saudari.

Jika teriadi kesalahan dalam ijab dan qabul, sekiranya si wali berniat menikahkan putrinya yang besar, sedangkan mempelai lelaki berniat putri yang kecil, maka akadnya tidak sah. Karena ijab merupakan hak perempuan, sedangkan qabul dari pihak lelaki.

6. Salah Satu Mempelai Atau Wali Tidak Sedang dalam Keadaan lhram Haji Atau Umrah

akad satu orangIni merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Pernikahan tidaklah sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan, karena sabda Nabi saw sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman,

Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan.” (HR Muslim)

Dalam riwayat yang lain, tidak boleh mengkhitbah untuk dirinya maupun orang lain. Ini merupakan larangan yang jelas bagi orang yang berihram haji atau umrah untuk menikah atau menikahkan orang lain. Larangan tersebut menunjukkan akan rusaknya hal yang dilarang. Karena ihram adalah keadaan yang memang dikhususkan untuk beribadah, sedangkan pernikahan merupakan jalan menuju kesenangan, maka bertolak belakang dengan ihram itu sendiri. Oleh karena itu, pernikahan dilarang dilakukan di tengah-tengah berihram.

Para ulama Malikiah menambahkan bahwa pernikahan dalam keadaan ihram batal sekalipun telah terjadi persenggamaan dan si perempuan melahirkan. Pembatalan pernikahan tersebut tanpa harus dengan talak.

Para ulama Hanafiah berkata, ini bukan merupakan syarat untuk sahnya akad nikah. Akad nikah boleh dilakukan di saat berihram, baik yang berihram itu suami, istri, ataupun wali. Maksudnya, orang yang berihram boleh menikah dan menikahkan. Itu dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. menikahi Maimunah binti Harits ketika beliau dalam keadaan ihram.

Pendapat pertama lebih kuat, karena ada riwayat lain dari banyak jalur yang diriwayatkan dari Maimunah sendiri bahwasanya Nabi saw. menikahinya dalam keadaan tidak berihram. Jika ada dua hadits yang bertentangan maka yang dimenangkan adalah hadits yang diriwayatkan orang banyak. Karena kesalahan satu orang itu lebih mungkin terjadi dari pada banyak orang. Hadits yang diriwayatkan dari Utsman tentang larangan bagi orang yang sedang berihram untuk menikah tersebut statusnyra sahih, dan itu yang jadi pegangan. Hadits yang diriwayatkan dari lbnu Abbas dapat ditakwilkan bahwa maksud muhrim di situ adalah di dalam tanah haram, atau di dalam bulan asyhurul hurum.

7. Pernikahan Harus dengan Mahar Menurut Ulama Malikiah

Syarat ini dan dua syarat setelah ini termasuk syarat menurut para ulama Malikiah. Yaitu pernikahan harus dengan mahar. Jika tidak menyebutnya ketika akad maka harus ketika hendak bersenggama, atau menetapkan mahar mitsli setelah persenggamaan.

Syarat menurut Malikiah adalah adanya mahar. Pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkanya ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika tidak menyebutkan mahar ketika akad maka pernikahannya sah. Dalam keadaan demikian, pernikahannya merupakan pernikahan tafwidh.

Pernikahan tafwidh yaitu akad nikah tanpa menyebutkan mahar pun tidak menafikkannya. Ini boleh menurut ulama Malikiah. Adapun jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan, mereka berdua saling ridha untuk menikah tanpa mahar atau mereka berdua mensyaratkan tanpa mahar, atau menamakan sesuatu yang tidak layak sebagai mahar seperti khamr dan babi, maka akadnya tidak sah, dan wajib batal sebelum terjadi persenggamahan. Jika telah terjadi persenggamaan maka akad tersebut tetap sah, dan si istri berhak mendapatkan mahar mitsli. Maksudnya, jika terjadi persenggamaan dari pernikahan yang tidak menyertai mahar itu bukan nikah tafwidh, akan tetapi nikah yang rusak (tidak sah).

Jumhur ulama berkatata tidaklah rusak akan nikah tanpa mahar, atau menamakan sesuatu yang tidak layak sebagai mahar. Karena mahar bukan merupakan rukun dalam akad, pun bukan juga syarat. Akan tetapi mahar merupakan salah satu hukum dari hularm-hukum akad. Kerusakan pada mahar tidak akan berpengaruh pada akad. Ini adalah pendapat yang kuat. Karena, jika mahar itu merupakan syarat dalam akad maka pastilah wajib menyebutkannya ketika akad. Padahal mahar tidak wajib ketika akad, akan tetapi wajib menyebutkan mahar mitsli.

8. Tidak Adanya Kesepakatan Suami dengan Para Saksi Untuk Menyembunyikan Pernikahan

Ini merupakan syarat juga menurut ulama Malikiah. Jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang sebagaimana yang telah menjadi dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut menjadi rahasiadari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

Jika pesan menyembunyikan untuk para saksi tersebut berasal dari wali saja atau istri tanpa suami, atau suami-istri dan wali sepakat menyembunyikan tanpa pesan kepada para saksi, atau suami berpesan kepada wali dan istri atau salah satunya untuk menyembunyikan akad tersebut, hal itu tidak membahayakan dan membatalkan akad.

Jumhur ulama berkata, ini bukan merupakan syarat sahnya akad. Seandainya suami dan para saksi bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau sebagaian dari mereka, maka akad tidaklah rusak. Karena pengumuman pernikahan dapat terealisasi hanya dengan kehadiran dua saksi.

Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 1

Syarat-syarat Sahnya Pernikahan – Bagian 1

Nikah – Ada sepuluh syarat demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih menjadi perselisihan. Berikut syarat-syarat sahnya pernikahan tersebut:

  1. Objek cabang
  2. Mengekalkan shighat akad
  3. Persaksian
  4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
  5. Menentukan pasangan
  6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
  7. Harus dengan mahar
  8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
  9. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
  10. Wali

 

1. Objek Cabang

Si perempuan hendaknya tidak haram dalam jangka waktu tertentu, atau menjadi haram karena adanya sebuah syubhat (keraguan), atau yang menjadi perselisihan di kalangan para ahli fikih, seperti menikahkan perempuan yang masih dalam masa iddah dari talak baa’in dan menikahi saudari istri yang dicerai yang masih dalam masa iddah, menikahi dua perempuan bersaudara, seperti menikahi seorang bibi (dari ayah) dengan putri saudaranya atau bibi (dari ibu) dengan putri saudarinya. Jika objek cabang ini tidak terealisasi maka menurut ulama Hanafiah akadnya tidak sah.

Sedangkan objek asli: hendaknya si perempuan bukan merupakan perempuan yang haram selamanya bagi si lelaki, seperti saudari, putri, bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Ini merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Jika objek ini tidak terealisasi maka menurut kesepatakan para ulama akad tersebut tidak sah, dan tidak ada pengaruh apa pun.

Berdasarkan ini, jika pengharaman tersebut sudah qath’i (pasti) maka itu menjadi salah satu sebab batalnya akad. Jika pengharaman tersebut bersifat zhanni (dugaan), itu merupakan salah satu sebab rusaknya akad, menurut para ulama Hanafiah. Pernikahan tatkala tidak dibarengi dengan keberadaan objek cabang hukumnya rusak. Dengan terjadinya hubungan suami-istri akan menimbulkan sebagian konsekuensi pernikahan. Akan tetapi berhubungan suami-istri haram tatkala akadnya rusak. Dalam keadaan demikian, wajib memisahkan antara lelaki dan perempuan yang bersangkutan secara paksa, jika mereka berdua tidak berpisah secara sukarela.

Jika terjadi hubungan suami-istri setelah pernikahan yang rusak ini, sekalipun telah haram dan menjadi maksiat serta wajib untuk pisah dengan tetap menanggung sebagian konsekuensi pernikahan, maka si perempuan wajib mendapat sesuatu yang paling minim dari mahar yang asli dan mahar mitsli. Si perempuan juga wajib menjalani masa iddah. Jika terjadi kehamilan maka nasab si anak tetap bersandar kepada si lelaki, akan tetapi sepasang suami-istri tersebut tidak dapat saling mewarisi.

2. Shighat Ijab dan Qabul Harus Kekal dan Tidak Temporal

syarat -syarat sahnya pernikahanJika pernikahan mendapat batasan waktu maka pernikahan tersebut batal, seperti dengan shighat tamattu’ (bersenang-senang), misalnya, “Aku bersenang-senang denganmu sampai bulan sekian,” lantas si perempuan berkata, “Aku terima.” Atau juga dengan memberikan tenggang waktu yang telah diketahui maupun tidak, misalnya, “Aku menikahimu sampai bulan atau tahun sekian, atau selama aku tinggal di negeri ini.” Macam yang pertama ini biasa dikenal dengan nikah mut’ah. Sedangkan yang kedua dikenal dengan nikah muaqqat (temporal).

Akan tetapi para ulama Malikiah berkata, Nikah mut’ah atau nikah temporal, baik tepat waktu maupun tidak suami-istri tetap berdosa. Menurut madzhab, mereka berdua tidak kena had, dan pernikahannya secara otomatis rusak tanpa harus melaluinperceraian (talak). Ketika maksud menikah secara temporal itu terang-terangan kepada si perempuan ataupun walinya ketika akad, maka hal itu membahayakan status akad. Adapun jika si suami menyembunyikan maksud menikahi si perempuan dalam jangka waktu selama ia berada di negeri ini atau selama satu tahun kemudian menceraikannya, maka itu tidak membahayakan, sekalipun si perempuan memahami hal itu.

Para ulama Hanafiah juga berkata, Barangsiapa menikahi seorang perempuan dengan niat menceraikannya setelah berjalan satu tahun maka itu bukan merupakan nikah mut’ah. Pendapat yang dalam kalangan Hanabilah, selain Ibnu Qudamah niat untuk menceraikan setelah tempo waktu tertentu dapat membatalkan akad, sebagaimana halnya ketika berterus-terang.

3. Kesaksian

Ada empat hal yang akan dibicarakan dalam syarat ini; pendapat para ulama fikih dalam pensyaratan kesaksian dalam nikah, waktu kesaksian, hikmahnya, dan syarat-syarat saksi.

  1. Pendapat para ulama fikih dalam pensyaratan saksi:

Keempat madzhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, karena sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah,

Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR Darul Qutni dan Ibnu Hibban)

Juga dari Aisyah meriwayatkan,

Dalam pernikahan harus ada empat sur; wali, suami, dan dua orang saksi.” (HR Darul Quthni)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka tanpa ada persaksian.” (HR Tirmidzi)

Karena persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak, agar tidak terzolimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian iuga dapat menghindarkan tuduhan atas suami-istri,  serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan tersebut.

Pernikahan siri:

sebagai penguat syariat persaksian, para ulama Malikiah berkata, Nikah siri itu rusak dengan talak ba’in jika suami-istri tersebut telah melakukan persenggamaan. Sebagaimana juga rusaknya pernikahan tanpa saksi dengan terjadi hubungan suami-istri. Mereka berdua terkena had zina; jilis atau rajam, jika telah terjadi persenggamaan dan hal itu mereka akui. Atau persenggamaan tersebut terbukti dengan persaksian empat saksi, seperti dalam kasus perzinaan. Mereka berdua tidak mendapat ampunan hanya karena ketidaktahuan mereka.

Akan tetapi mereka berdua tidak terkena had, jika pernikahan mereka telah menyebar dan banyak orang mengetahui seperti dengan adanya pemukulan rebana, mengadakan walimah, ada saksi satu orang selain wali, atau dua saksi fasik dan sejenisnya. Karena hal itu masih dalam taraf syubhat. Nabi saw. pernah bersabda,

Halangilah had iu dengan hal-hal syubhat

Para ulama Hanabilah berkata, “Akad tidak dapat batal sebab berpesan untuk menyembunyikannya. Seandainya akad nikah tersebut disembunyikan oleh wali, para saksi dan kedua mempelai maka akadnya sah tapi makruh.”

Ada pendapat shadz dari lbnu Abi Laila, Abu Tsaur dan Abu Bakar al-Asham yang menyatakan bahwa dalam pernikahan tidak disyaratkan ada persaksian dan itu tidak harus. Karena ayat yang berisi tentang pernikahan tidak mensyaratkan persaksian, seperti firman Allah SWT yang artinya, “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” (an-Nisaa’: 3) Juga firman Allah SWT yang artinya, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.” (an-Nuur: 32)

Isi kandungan ayat-ayat tersebut diamalkan tanpa ada syarat (mutlak). Sedangkan hadits-hadits yang berbicara tentang masalah ini tidak cocok sebagai pembatas (muqayyid). Ini merupakan pendapat Syiah Imamiah, mereka berkata, “Dianjurkan untuk mengumumkan dan menampakkan serta mendatangkan saksi dalam pernikahan yang abadi. Persaksian bukan merupakan syarat akan keabsahan akad menurut seluruh ulama kami.”

Pendapatini salah dan tidak dapat menjadi patokan. Karena hadits-hadits yang berisi tentang kewajiban adanya persaksian dalam akad nikah sangat masyhur. Oleh karenanya boleh menjadi pembatas (muqayyid) isi kandungan Al-Qur’an yang masih general (mutlak).

  1. Waktu persaksian

Jumhur ulama (selain Malikiah) berpandangan bahwasanya persaksian wajib hukumnya ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa persaksian maka pernikahan itu rusak karena dalil hadits sebelumnya yang berbunyi,

Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

Maksudnya adalah ketika menikah. Dengan demikian terealisasilah hikmah persaksian. Karena, sebagaimana menurut para ulama Hanafiah, persaksian itu adalah syarat rukun akad nikah. Oleh karena itu, persaksian menjadi syarat ketika rukun akad. Para ulama Malikiah berpandangan bahwa persaksian merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad maupun setelah akad dan sebelum berhubungan suami-istri. Dianjurkan persaksian tersebut ada ketika akad nikah. Jika persaksian ketika akad atau sebelum terjadi hubungan suami-istri tidak sah, akad nikah tersebut dianggap rusak. Bersenggamanya dengan istri pun terhitung bermaksiat. Sebagaimana telah saya jelaskan, pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Menurut mereka, persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan si istri, bukan syarat sahnya akad. Inilah titik perbedaan antara para ulama Malikiah dan lainnya.

syarat terlaksananya pernikahan

  1. Hikmah Persaksian

Hikmah persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tudungan atas kedua mempelai. Juga karena persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu nampak, sedangkan yang haram cenderung tertutup-tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.

Oleh sebab itu semua, syariat menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk walimah. Rasulullah saw. bersabda,

Umumkanlah pernikahan.

Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.

Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda,

Umumkanlah pernikahan ini, Iaksanakan di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing. Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan dan telah menyemir rambutnya dengan warna hitam maka hendaknya ia memberitahu dan tidak membohonginya.

  1. Syarat-syarat Saksi:

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

  1. Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
  2. Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
  3. Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Mengenai sifat al-ahliyyah (kapasitas) : yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah al-ahliyah al-kamilah (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapakan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Syarat-syarat saksi sebagai berikut:

  1. Akal: tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah.  
  2. Baligh: tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (tamyiz).
  3. Berbilang: syarat ini menjadi kesepakatan oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, karena sebagaimana yang terkandung dalam hadits sebelumnya yang berbunyi,
  4. Tidaklah ada pernikahan melainkan denganwali dan dua orang saksi yang adil.” (HR Daru Qutni dan Ibnu Hibban)
  5. Lelaki: Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang lelaki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan.
  6. Merdeka: Pernikahan tidak sah dengan persaksia dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini.
  7. Islam: syarat ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Kedua saksi pastikan harus seorang Muslim, tidak cukup dengan saksi yang keislamannya belum jelas.
  8. Dapat melihat: ini merupakan syarat menurutpara ulama Syafi’iah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima; karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.
  9. Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih.
Pendapat-Pendapat Ahli Fiqih Mengenal Syarat di dalam Pernikahan – Bagian 2

Pendapat-Pendapat Ahli Fiqih Mengenal Syarat di dalam Pernikahan – Bagian 2

Nikah – Melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu. Maksud syarat ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya, ijab akan terjadi, namun harus bersamaan dengan sebuah syarat. Para ulama ahli fikih memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal itu. Kami akan memberikan pendapat setiap madzhab mengenai hal itu satu per satu. Ini berbeda dengan ijab yang tergantung dengan sebuah syarat, maka sesungguhnya ijab tidak akan terjadi sebelum syarat di dalam pernikahan terpenuhi.

3. Madzhab Syaf’i

Syarat itu ada dua; yang benar dan tidak benar.

a) Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini dan begitu. Status syarat semacam ini tidak berpengaruh pada kedua jenis syarat di atas, karena tidak ada manfaatnya. Sedangkan nikah dan maharnya sah, sebagaimana di dalam jual-beli.

b) Sedangkan syarat tidak benar adalah syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersenggama. Itu seperti syarat tidak akan berpoligami, atau tidak memberi nafkah, tidak berpergian dengannya, atau tidak membawanya ke luar negeri. Hukum syarat-syarat tersebut adalah: pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggam dan bersenang-senang (al-istimtaa’). Akan tetapi, syaratnya rusak karena menyalahi tuiuan akad, baik syarat tersebut menguntungkan istri seperti contoh syarat yang pertama, ketiga dan keempat, atau merugikannya seperti contoh kedua. Itu dengan dalil sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

Setiap syarat yang bukan bersumber dari AI Qur’ an adalah batil.” (HR Bukhari-Muslim)

Maharnya juga batal, karena syarat tersebut jika menguntungkan si istri, ia tidak ridha dengan mahar yang hanya itu saja. Jika merugikan si istri, maka si suami tidak ridha mengganti mahar tersebut kecuali ketika apa yang menjadi syarat itu sah.

Jika syarat dapat menyelisihi maksud asli pernikahan, seperti mensyaratkan suami tidak akan bersenggama dengan istri selamanya atau tidak akan bersenggama dengannya melainkan sekali saja dalam setahun. Atau si perempuan mensyaratkan agar si suami tidak bersenggama dengannya kecuali di waktu malam saja atau siang saja, atau mensyaratkan agar si suami menceraikannya sekalipun setelah bersenggama, maka pernikahannya tersebut batal. Karena syarat tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah, sehingga dapat membatalkannya.

Akan tetapi jika si suami mensyaratkan untuk tidak bersenggama dengan si istri di waktu malam maka akad nikahnya tidak batal. Karena suami boleh melakukan hubungan suami-istri di waktu malam dan siang, juga boleh tidak melakukannya. Jika dia mensyaratkan untuk tidak bersenggama dengan istrinya maka sejatinya ia telah mensyaratkan sesuatu yang memang boleh ia tinggalkan. Sedangkan perempuan, maka ia boleh digauli oleh suami di waktu malam dan siang. Jika ia mensyaratkan agar suami tidak menggaulinya maka ia telah mensyaratkan melarang suami dari haknya, dan ini bertentangan dengan maksud akad nikah, oleh karenanya ia membatalkan.

Demikian juga seandainya seorang lelaki mensyaratkan agar istrinya tidak mewarisinya, atau dia tidak mewarisi harta istrinya, atau keduanya saling tidak mewarisi, atau mewajibkan nafkah kepada orang selain suami maka pernikahannya batal juga.

4. Madzhab Hambali

Syarat-syarat pernikahan menurut mereka sama dengan pandangan para ulama Syafi’iah;

benar dan salah, yaitu adalah tiga macam:

Pertama: syarat-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syariat tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. Hukumnya adalah harus terpenuhi karena mengandung manfaat. Misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menafkahi dan berbuat baik kepadanya, agar tidak berpoligami, tidak keluar dari rumah dan negaranya, atau tidak berpergian dengannya. Demikian juga seperti seorang lelaki yang mensyaratkan kriteria perempuan hendaknya perawan, cantik terpelajar atau tidak cacat yang tidak menyebabkan terjadinya khiyar dalam membatalkan pernikahan seperti buta, bisu, pincang dan sejenisnya.

Dalil keharusan memenuhi syarat-syarat ini adalah sabda Nabi saw.,

Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang kalian guna’

kan untuk menghalalkan kemaluan.

Juga hadits yang berbunyi,

Kaum Muslimin memenuhi syarat-syarat mereka.

Al-Atsram meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya ada seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan. Perempuan tersebut mensyaratkan agar tetap berada di rumahnya. Kemudian si lelaki tersebut hendak mengajak pindah istrinya tersebut. Lantas orang-orang mempermasalahkan hal ini kepada Umar ibnul Khaththab. Akhirnya Umar berkata, “Perempuan tersebut berhak mendapatkan apa yang ia syaratkan.” Lelaki tersebut berkata, “Kalau begitu kamu menceraikan kami.” Umar berkata, “Jurang pemutus hak-hak adalah syarat-syarat.”

Karena syarat itu mempunyai manfaat bagi si perempuan dan tidak menyalahi maksud dari pernikahan. Oleh karenanya, syarat itu harus dipenuhi. Sebagaimana seandainya di syaratkan penambahan mahar atau mata asing. Sedangkan sabda Rasulullah saw.,

Setiap syarat yang bukan bersumber dari Al-Quran adalah batil.” (HR Bukhari- Muslim)

Maksudnya adalah syarat yang bukan dalam hukum dan syariat Allah. Akan tetapi hal ini menjadi syariat. Adapun syarat-syarat yang tidak benar adalah syarat yang terlarang oleh syariat atau yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, ini mencakup macam yang kedua dan ketiga.

Kedua: macam syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang lelaki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Atau si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar tidak berhubungan intim dengannya, melakukan azl ketika berhubungan intim, memberinya giliran bermalam lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri-istri yang lain, atau tidak berada bersamanya pada hari Jumat melainkan di malam hari.

Demikian juga semisal perempuan mensyaratkan si lelaki berada bersamanya di siang hari, tidak di malam hari. Atau si lelaki mensyaratkan agar si perempuan menafkahi atau memberinya sesuatu. Substansi semua syarat ini batil karena bertentangan dengan tujuan akad dan mengandung pengguguran hak-hak yang wajib ditunaikan karena akad sebelum terlaksananya. Oleh karenanya akad dengan syarat-syarat tersebut tidak sah.

Termasuk dalam macam ini: jika si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menceraikan istri-istrinya yang lain. Syarat ini tidak sah karena syariat melarang hal itu. Sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

Nabi melarang perempuan memberi syarat agar menceraikan saudarinya (seiman).

Dalam redaksi yang lain,

Janganlah perempuan itu meminta agar dinikahi….

Agar dapat mengambil alih jatah makannya. Karena sesungguhnya rezekinya ada dalam tanggungan Allah.

Larangan tersebut menunjukkan akan kerusakan hal yang terlarang tersebut. Karena si perempuan tersebut telah mensyaratkan pembatalan akad si lelaki tersebut, serta hak istrinya. Oleh karenanya, syarat tersebut tidak sah, sebagaimana seandainya si perempuan tersebut mensyaratkan pembatalan transaksi jual-belinya.

Ketiga: apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya: seperti pensyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut’ah, atau menceraikan si perempuan di waktu itu iuga. fuga jika diberikan sebuah syarat, seperti perkataan wali si perempuan, “’Aku akan menikahkanmu jika ibumu atau si fulan ridha. Atau juga mensyaratkan adanya khiyar di dalam akad nikah, bagi keduanya maupun salah satunya.

Semua syarat tersebut batil, dan akad nikah  dengan syarat tersebut menjadi batal. Di antara syarat yang batil juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain, yang biasa disebut dengan nikah syighar.Adapun jika disyaratkan khiyar di dalam masalah mahar saja maka pernikahan tidak batal. Karena pernikahan berdiri sendiri dari penyebutan mahar.

Pendapat-Pendapat Ahli Fiqih Mengenal Syarat di dalam Pernikahan

Pendapat-Pendapat Ahli Fiqih Mengenal Syarat di dalam Pernikahan

Syarat di dalam pernikahanNikah – Melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya, ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat. Para ulama ahli fikih memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal itu. Kami akan memberikan pendapat setiap madzhab mengenai hal itu satu per satu. Ini berbeda dengan ijab yang digantungkan dengan sebuah syarat, maka sesungguhnya ijab tidak akan terjadi sebelum syarat di dalam pernikahan terpenuhi.

1. Madzhab Hanafiah

a) Jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib dipenuhi.

Misalnya seorang perempuan memberikan syarat untuk tinggal sendiri di sebuah rumah, bukan dengan keluarganya atau dengan istri-istri si lelaki lainnya. Atau si perempuan tersebut memberikan syarat agar si lelaki tidak mengajaknya pergi jauh, melainkan dengan seizin keluarganya.

Demikian juga jika si perempuan memberikan syarat agar memberinya jumlah mahar tertentu. Atau dengan dibarengi syarat yang lain, seperti mensyaratkan memberikan 1000 dirham dengan tidak mengajaknya keluar dari dalam negeri, atau dengan tidak memoligaminya. Jika si lelaki memenuhi syarat tersebut maka si perempuan akan mendapatkan mahar yang ditentukan tersebut, karena si lelaki telah memberikan maharnya dan si perempuan meridhainya. Akan tetapi jika si lelaki tidak memenuhi syarat tersebut, dengan berpoligami atau mengajaknya keluar negeri maka si perempuan berhak mendapatkan mahar mitsli. Karena si lelaki telah menentukan sesuatu yang bermanfaat bagi si perempuan. Ketika sesuatu tersebut tidak ada maka ia wajib memberinya mahar mistli, karena si perempuan tidak ridha.

Senada dengan hal itu syarat yang diperintahkan oleh syariat, seperti mensyaratkan agar si lelaki berbuat baik kepadanya. Atau tidak mengeluarkannya ke klub malam, tempat-tempat tarian erotis dan sejenisnya.

Para ulama Hanafiah berkata termasuk syarat-syarat yang benar menurut mereka-, “jikalau si lelaki menikahi seorang perempuan dengan syarat bahwa perkara perempuan tersebut ada dalam wewenangnya sendiri, maka itu sah.” Akan tetapi jika si lelaki berkata, “Nikahkanlah aku dengan putrimu dengan syarat bahwa perkaramu ada dalam wewenangmu sendiri,” maka ia tidak mempunyai wewenang sebab itu merupakan bentuk penyerahan sebelum akad nikah.

b) Jika syaratnya rusak, yaitu tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri.

Hal itu seperti disyaratkannya khiyar (memilih) bagi salah satu pihak atau masing-masing dari keduanya untuk membatalkan pernikahan dalam kurun waktu tertentu. Ini berbeda dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa syarat yang rusak dalam proses tukar-menukar harta, seperti jual-beli, dapat merusak akadnya.

Jika telah ada pelarangan atas sebuah syarat, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri-istri yang lain, makruh hukumnya untuk memenuhinya. Dengan dalil hadits yang berbunyi,

Tidak halal bagi seorang perempuan untuk meminta menceraikan istri-istri suaminya yang lain.

2. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam: (1) syarat-syarat yang benar, dan (2) syarat-syarat yang rusak. Sedangkan syarat yang benar ada dua macam: makruh dan tidak makruh.

Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberikan nafkah kepada si perempuan atau berbuat baik kepadanya. Atau juga disyaratkan agar si perempuan menaati suaminya, atau tidak keluar rumah melainkan dengan seizinnya. Di antaranya juga syarat agar si perempuan terbebas dari cacat yang membolehkan untuk dibatalkan pernikahan, seperti hendaknya tidak buta, juling, tuli, dan bisu. Demikian juga seperti hendaknya ia masih perawan atau berkulit putih dan sejenisnya.

Sedangkan syarat-syarat benar yang makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad, atau tidak bertentangan dengan tujuan akad. Hanya saja syarat tersebut dapat mempersulit si lelaki. Seperti syarat agar tidak membawa keluar si perempuan dari negaranya, atau agar tidak bepergian dengannya. Atau agar tidak memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, agar tidak berpoligami dan sejenisnya. Syarat-syarat tersebut tidak mengharuskan si lelaki untuk memenuhinya kecuali jika dibarengi dengan sumpah untuk memerdekakan atau menceraikan maka syarat itu wajib dipenuhi.

Sedangkan syarat-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri atau tuiuan dari pernikahan.

Itu seperti syarat agar si lelaki tidak membawa jadwal bermalamnya antara si perempuan dan istri-istrinya yang lain, atau agar melebihkan satu minggu, kurang dari seminggu atau lebih dibandingkan istri-istri yang lain. Demikian syarat seorang perempuan ketika tejadi perceraian maka nafkahnya dibebankan kepada walinya; ayah atau tuannya, atau dibebankan kepada si perempuan itu sendiri atau ayahnya, maka syarat tersebut bertentangan dengan tuiuan pernikahan itu sendiri. Karena aslinya adalah nafkah istri itu dibebankan kepada suaminya.

Oleh karenanya, syarat yang bertentang dengan hal itu hukumnya tidak sah. Demikian iuga dengan syarat khiyar dalam pernikahan, atau syarat yang menyebabkan ketidakjelasan mahar seperti si lelaki menikahi perempuan dengan mahar nafkah sekian dalam setiap bulannya. Karena si lelaki tidak mengetahui sampai kapan nafkah tersebut akan berlanjut.

Demikian juga seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar perkaranya ada di dalam wewenangnya sendiri; ia dapat menceraikan dirinya sendiri kapan pun ia mau.

Atau agar si lelaki hanya memberikan nafkah anaknya saja bukan yang lain. Memberi nafkah kepada kerabat-kerabatnya seperti ayah atau saudaranya, dan sejenisnya. Hukum syarat-syarat ini adalah dapat membatalkan akad dan wajib membatalkannya selagi si lelaki belum bersenggama dengan si perempuan. Akan tetapi, jika si lelaki telah bersenggama dengan si perempuan maka akadnya tetap sah. Syaratnya dihilangkan, serta sesuatu yang disyaratkan tidak wajib dipenuhi. Akan tetapi, si perempuan waiib diberi mahar mitsli. Hanya saja dalam permasalahan si perempuan menjadikan perkaranya ada di dalam wewenangnya sendiri, para ulama Malikiah berkata:

a) Jika talak dalam wewenang si perempuan digantungkan pada sebuah sebab:

Jika sebab tersebut adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh suami maka itu boleh dan harus bagi seorang suami, seperti mensyaratkan kapan pun ia memukul istrinya. Atau bepergian jauh darinya maka perkara istrinya ada dalam wewenang si istri sendiri, ayahnya atau lainnya. Begitu iuga dengan mensyaratkan menetapi sumpah untuk menceraikan atau memerdekakan, seperti bersumpah untuk tidak menikahinya dengan menentukan jenis talak yang diserahkan kepada si istri, apakah itu raj’i atau baain, atau tiga kali atau talak apapun yang ia kehendaki, maka saat itu suami harus memenuhi syarat tersebut.

b) Jika sebabnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh selain suami maka tidak wajib si suami memenuhi syarat tersebut. Dan pernikahannya boleh dilakukan.