Tidak Adanya Wali, Ditahan atau Hilang

Tidak Adanya Wali, Ditahan atau Hilang

Nikah – Para fuqaha memiliki tiga pendapat mengenai ketidakberadaan wali yaitu pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, pendapat mazhab Maliki, dan pendapat mazhab Syafi’i. Pendapat mazhab Hanafi dan Hambali adalah, jika wali tidak ada secara terputus-putus, dan dia tidak wakilkan orang yang dapat mengawinkan, maka hak perwalian berpindah kepada kerabat ‘ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh darinya. Jika bapak sudah tiada, kakek berhak mengawinkan seorang perempuan bukan hakim. Berdasarkan hadits yang tadi telah sebelumnya,

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Orang perempuan ini memiliki wali karena hak perwalian. Membutuhkan penyelidikan dan penilaian maslahat, maka alangkah tidak bijaksananya menyerahkan hal ini kepada orang yang pendapatnya tidak memiliki manfaat. Maka dia serahkan penyelidikan kepada orang yang memiliki hubungan yang lebih jauh darinya. Dia lebih dahulu daripada penguasa, sebagaimana halnya iika orang yang hubungan kerabatnya lebih dekat meninggal dunia.

Undang-undang negara Syiria Pasal 23 mengadopsi pendapat ini. Di sana terurai bahwa jika wali yang lebih dekat tidak ada, dan qadhi menilai bahwa dalam menunggu pendapatnya akan hilang maslahat dalam pernikahan, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang selanjutnya.

  • Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi’i

Orang yang ketidakberadaannya tidak bersifat berkepanjangan adalah orang yang berada di suatu negara. Yang hanya dapat tercapai oleh kafilah dalam jangka waktu setahun sekali saja. Pendapat ini terpilih oleh al-Qudwari. Ada juga yang mengatakan, yaitu jarak perjalanan yang paling minimal, maksudnya jarak untuk mengqashar shalat, yaitu berjarak 89 km. Karena tidak ada batasan bagi jarak yang paling maksimal. Ini adalah pilihan sebagian fuqaha muta’ akhkhirin.

Mazhab Hambali sepakat dengan pendapat yang kedua. Maka ketidakberadaan tidak bersifat abadi di atas jarak pengqasharan shalat, maksudnya ganti, karena jarak yang kurang dari jarak ini berada pada hukum tidak melakukan perjalanan. Sedangkan pendapat mazhab Syafi’i adalah jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak ada sampai masa dua periode, maksudnya jarak pengqasharan shalat, dan juga tidak ada wakilnya yang ada di negara tersebut, maka yang mengawinkannya adalah penguasa atau wakilnya. Maksudnya penguasa negaranya, bukan penguasa yang selain negaranya. Bukannya wali yang hubungannya lebih jauh dalam pendapat yang paling sahih; karena yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik si wali. Maka iika dia tidak dapat memenuhinya, dia diwakili oleh hakim.

Jika perempuan tersebut berada dalam jarak kurang dari jarak pengqasharan shalat maka dia tidak menikah kecuali dengan izinnya dalam pendapat yang paling sahih, karena jaraknya kurang dari jarak qashar’ Oleh karena itu, perkawinan harus dengan cara memberitahunya agar datang atau dia mendapat perwakilan oleh orang lain sebagaimana halnya dia berada di tempat tersebut.

  • Sedangkan pendapat mazhab Maliki mengandung rincian berikut ini:

(a) Jika yang tidak ada adalah wali mujbir (bapak dan orang diberikan wasiat) bisa jadi kepergiannya berada di tempat dekat maupun jauh. Jika kepergiannya berada di tempat yang dekat, seperti tempat yang dapat tertempuh dalam waktu sepuluh hari. Maka Perempuan tersebut yang berada dalam perwaliannya tidak kawin sampai dia kembali. Jika nafkahnya mencukupi, dan tidak takut keburukan dapat menimpanya, dan Jalan yang ia tempuh aman, kalau tidak, yang mengawinkannya adalah qadhi.

Jika kepergiannya dalam jarak yang jauh seperti yang memakan perjalanan selama tiga bulan lebih, seperti perialanan yang pada masa lalu ke negara afrika. Maka jika dia dapat diharapkan kedatangannya, seperti orang yang melakukan perjalanan untuk berniaga atau karena suatu kebutuhan, maka perempuan tersebut tidak boleh kawin Sampai dia kembali.

Jika dia adalah orang yang tidak dapat mengharapkan

kedatangannya, maka yang dapat mengawinknnya adalah qadhi bukan wali yang lain jika dia adalah perempuan yang sudah baligh, meskipun nafkahnya terus berlaniut dalam pendapat yang rajih. Izinnya adalah diamnya menurut pendapat yang benar. Jika dia belum mencapai usia baligh maka dia tidak kawin selama tidak takut ada kerusakan untuknya. Jika takut adanya kerusakannya, dia tetap kawin walaupun terpaksa menurut pendapat yang ada, tanpa mempedulikan dia telah baligh ataupun belum mencapai baligh. Meskipun kepergian wali dalam jarak yang dekat.

(b) Jika yang tidak ada adalah wali yang selain mujbir seperti saudara laki-laki dan kakek.

  • Ketidakberadaan akibat tertawan atau hilang

Yang masyhur dari mazhab Maliki adalah, jika ketidakberadaan akibat tertawannya wali yang paling dekat. Atau hilangnya dia, dan dia tidak tahu tempatnya, serta tidak tahu kabarnya, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh. Hak perwalian tidak berpindah kepada qadhi, tanpa membedakan wali mujbir dengan selain mujbir karena tertawan atau hilang dalam posisi mati. Mazhab Hambali juga berpendapat seperti itu, jika wali yang dekat tertahan atau tertawan dalam jarak yang dekat yang tidak mungkin mendatanginya . Maka dia bagaikan orang yang berada dalam jarak yang jauh, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *