Syarat syarat Terlaksananya Pernikahan

Syarat syarat Terlaksananya Pernikahan

Nikah – Dalam pernikahan ada beberapa syarat terlaksananya pernikahan bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan), dan beberapa syarat dalam shigat (ijab dan qabul).

  • Syarat-syarat Kedua Belah Pihak yang Melakukan Akad

Kedua belah pihak disyaratkan dua hal:

a) Mampu melaksanakan

Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz (mampu membedakan) saja. Jika dia belum tamyiz, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syariat.

Untuk melaksanakan akad nikah tidak disyarat orang baligh, karena itu merupakan syarat nafaadz di kalangan ulama Hanafiah.

Para ulama Syafi’iah membolehkan seorang wali; ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah tamyiz, sekalipun dengan lebih dari satu perempuan, iika itu dipandang maslahat. Karena menikahkan anak kecil tersebut berdasarkan kemaslahatan, terkadang memang hal itu

dibutuhkan. Para ulama Hanabilah jiuga membolehkan, khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil atau orang gila sekalipun sudah besar. Al-Atsram meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar menikahkan putranya ketika masih kecil. Lantas orang-orang meminta keputusan hukum kepada Zaid. Kemudian mereka berdua membolehkan hal itu bagi semua orang.

Seorang ayah juga boleh menikahkan puteranya yang masih kecil dengan lebih dari satu perempuan, iika ia melihat hal itu maslahat. Para ulama Malikiah juga membolehkan seorang ayah, orang yang diberi wasiat dan hakim untuk menikahkan orang gila dan anak kecil demi ke-

maslahatan, seperti khawatir terjerumus ke dalam perzinaan atau bahaya. Atau menikahkannya dengan perempuan yang mampu menjaga harta anak kecil tersebut, sedangkan kewajiban membayar maharnya dibebankan kepada sang ayah.

b) Mendengar perkataan orang lain

Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan keduanya. Lebih detailnya hal ini hendaknya dimasukkan dalam kategori syarat di dalam shigat akad.

Menurut ulama Hanafiah tidak disyaratkan adanya sebuah keridhaan. OIeh karenanya, akad nikah sah dilakukan dengan paksaan dan gurauan.

  • Syarat-Syarat Pada Perempuan

Ada dua syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah:

  1. Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau orang banci musykil yang tidak jelas status kelaminnya; lelaki atau perempuan. Oleh karenanya tidak sah menikah dengan orang banci.
  2. Hendaknya Perempuan Tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahinya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudari, bibi dari ayah dan dari ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang Muslimah dengan non-Muslim. Pernikahan dalam kondisi itu semua hukumnya haram.
  • Syarat-syarat Shlghat Akad (Ijab dan Qabul)

Menurut kesepakatan para ulama, dalam shighat akad disyaratkan empat hal:

a) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir

lafal pernikahanJika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda  maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan diriku,” atau seorang wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan putriku,” lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, “Aku menerima,” maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama Hanafiah. Ini menunjukkan bahwa sekadar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian iuga iika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis di saat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga tidak sah.

Menurut para ulama Hanafiah,

majelis bisa berubah dengan berjalan lebih dari dua langkah, baik berjalan kaki maupun kendaraan. Demikian juga tidurnya kedua belah pihak yang melakukan akad dengan berbaring bukan duduk merupakan dalil tidak menerima. Akan tetapi, tidak disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul setelah kalimat ijab. Akad nikah tetap sah sekalipun majelis akad dilangsungkan dalam waktu yang lama. Akad juga sah jika kedua belah pihak melakukannya di atas kapal layar, karena kapal layar dianggap sama dengan satu tempat.

Sebenarnya, patokan utamanya dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat. Tindakan apa pun yang oleh adat dianggap telah berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat ijab dan qabul, dapat mengubah status majelis akad. Sedangkan apapun yang tidak dianggap berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat ijab dan qabul, maka tidak mengubah status majelis akad.

Sedangkan menurut jumhur disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul, sekiranya tidak ada jeda waktu yang lama antara pengucapan kalimat ijab dan pengucapan kalimat qabul. Para ulama Syafi’iah mengatakan, “Disyaratkan agar jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama. Jika jedanya lama maka dapat merusak akad. Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat qabul dari koridor sebagai jawaban atas kalimat ijab. Ukuran jeda lama itu adalah waktu yang mengindikasikan pihak kedua tidak mau mengucapkan kalimat qabul. Jeda sebentar tidak akan merusak akad, karena tidak mempunyai indikasi untuk tidak mengucapkan kalimat qabul. Perkataan lain yang diucapkan di antara kalimat ijab dan qabul juga dapat merusak akad, sekalipun itu diucapkan dengan sebentar dan kedua belah pihak masih berada di dalam majelis akad. Karena hal itu dipandang berpaling dari pengucapan kalimat qabul.

Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka para ulama Hanafiah berkata, “Maielis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi. Oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis. Itu dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang menulis dan perkataan seorang utusan sama dengan perkataan orang yang mengutusnya, karena ia menyampaikan perkataan orang yang mengutusnya. Membaca tulisan dan mendengarkan perkataan utusan sama halnya dengan mendengar perkataan orang yang menulis dan orang yang mengutus. Jiika tulisan tersebut tidak dibacakan atau perkataan utusan tidak didengarkan maka akad nikah tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Itu karena adanya syarat persaksian di dalam kedua shighat akad; ijab dan qabul.

Jika si perempuan membaca tulisan tersebut atau mendengar perkataan utusan di depan para saksi, kemudian dia berdiri dari majelis untuk menunaikan kepentingan yang lain, atau sibuk berbicara mengenai hal selain akad, lantas dia berkata, “Aku menikahkan diriku dengan si Fulani” maka akad nikahnya tidak sah, karena maielisnya sudah berbeda.

Akan tetapi jika perempuan tersebut mengulangi lagi membaca tulisan tersebut di majelis yang berbeda. Lantas mengucapkan kalimat qabul di depan para saksi, maka akadnya sah, karena tulisannya masih ada. Adapun jika seorang utusan mengulangi lagi mengucapkan kalimat ijab di maielis yang lain, lantas si perempuan menerimanya, maka akadnya tidak sah. Karena masa ia menjadi utusan telah usai, lain halnya dengan tulisan (surat).

b) Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab

Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda; jika perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan Khadijah,” lantas si lelaki menjawab, ‘Aku menerima pernikahan Fatimah,” maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat iiab.

Hal ini sama halnya dengan akad dalam jual beli, seandainya ada seorang pembeli menawar sebuah pakaian, lantas si penjual menjawab akad jual belinya dengan barang yang lain tanpa sepengetahuan si pembeli. Jikalau perbedaan itu terletak pada ukuran mahar; misalnya si wali perempuan berkata, “Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham.” Lantas si lelaki menjawab, “Saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham,” maka pernikahannya tidak sah. Kecuali jika perbedaan dalam mahar tersebut demi tujuan baik dengan menambah jumlah maharnya, seperti, “Saya menerima nikahnya dengan mahar 1100 dirham,” maka ini sah menurut para ulama Hanafiah.

Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad. Bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat ijab. Oleh karenanya kalimat qabul harus diucapkan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam kalimat ijab, sehingga akad nikah dapat menjadi sah. Jika mahar tidak disebutkan di dalam akad, atau dengan terang-terangan bahwa tidak ada mahar bagi si perempuan, maka mahar bukanlah termasuk bagian dari kalimat ijab. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini harus ada mahar mitsli, karena mahar dalam pernikahan diwajibkan oleh syariat. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah tanpa sebuah mahar.

c) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya

Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut meniadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.

Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak wajib mempertahankan kalimat ijabnya, kecuali jika bersambung dengan kalimat qabul, seperti dalam akad jual-beli. Jika salah satu pihak yang melakukan akad telah mengucapkan kalimat ijab, maka dia boleh menarik lagi ucapannya tersebut sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Karena ijab dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja. Sesuatu yang tersusun dari dua hal tidak dianggap ada dengan keberadaan salah satunya saja.

d) Diselesaikan pada waktu akad

syarat terlaksananya pernikahanpernikahan seperti jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang. Misalnya dengan berkata, “Aku akan menikahimu besok atau lusa.” Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada. Seperti berkata, “Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai,” atau berkata, “Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika

matahari telah terbit” Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Dengan demikian, akad tersebut tidak dapat diberi syarat yang belum ada, juga disandarkan kepada waktu yang akan datang. Karena Allah SWT mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat di saat itu juga. Sedangkan pemberian syarat yang tidak ada saat akad dan waktu yang akan datang bertentangan dengan hakekat syariat itu sendiri. Akan tetapi mensyaratkan dengan sesuatu yang ada di masa lampau hukumnya boleh, dan akadnya sah di waktu sekarang. Hal itu semisal ada orang yang ingin mengkhitbah seorang perempuan untuk puteranya.

Lantas ayah si perempuan berbohong seraya berkata,

“Aku telah menikahkan putriku dengan orang lain sebelum kamu, andai saja aku belum menikahkannya dengannya pastilah aku akan menikahkannya dengan putramu.” Kemudian orang tersebut menerima syarat tersebut. Ternyata di kemudian hari kebohongan ayah si perempuan ketahuan, maka akad nikah tersebut sah, karena disyaratkan pada sesuatu yang sudah ada. Demikian juga jika sesuatu yang dibuat syarat ada di dalam majelis akad, misalnya berkata, “Aku menikahimu jika umurmu dua puluh tahun.” Ternyata umur si perempuan memang dua puluh tahun, atau berkata, “Aku menikahimu jika ayahku meridhai,” ternyata pada saat itu ayahnya ada di dalam majelis dan meridhainya, maka sahlah akadnya.

Para ulama Syafi’iah menyebutkan seandainya si wali berkata, “lnsyaAllah aku menikahkanmu,” dengan bermaksud mensyaratkan/tidak maka akadnya tidak sah. Akan tetapi jika dia hanya bermaksud untuk bertabarruk dengan mengucapkan kalimat itu, atau hanya sekadar berkata bahwa memang segala sesuatu itu bergantung kehendak Allah, maka akadnya sah. Jikalau si wali itu berkata, “Jika aku kelak mempunyai anak perempuan maka aku telah menikahkannya.” Atau berkata, “Jika putri diceraikan dan selesai masa iddahnya maka aku telah menikahkannya.” Bentuk-bentuk akad nikah dengan syarat-syarat tersebut tidak sah menurut madzhab Syafi’i, karena adanya syarat.

Kesimpulannya, menurut kesepakatan semua madzhab, akad nikah dengan syarat tidak boleh. Akan tetapi Ibnu Qayyim berkata, “lmam Ahmad telah menulis bahwa akad nikah boleh dengan syarat.” Dengan demikian, akad jual-belijustru boleh. Akan tetapi Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa memberikan syarat pada akad nikah dapat membatalkannya.

  • Apakah Ada Khiyar (Memilih) dalam Akad Nikah?

Kebanyakan para ahli fikih mengatakan dalam pernikahan tidak ada khiyar baik itu khiyar majelis maupun khiyar syarat, sebab tidak perlu. Karena sesungguhnya pada umumnya akad nikah itu tidak terjadi melainkan setelah proses pengetahuan dan pemikiran yang mantap. Demikian juga karena pernikahan bukan merupakan murni mu’awadhah (saling mengganti). Juga karena adanya khiyar dapat menyebabkan rusaknya pernikahan. Pernikahan yang rusak setelah akad dapat merugikan pihak perempuan. Namun, para ulama Malikiah menetapkan khiyar majelis dalam akad pernikahan jikalau memang menjadi syarat.

Syarat Pernikahan

Syarat Pernikahan

  • Syarat Nikah

Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa syarat pernikahan itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam: syarat in’iqaad (pelaksanaan), syarat shihhah (sah), syarat nafaadz (terlaksana) dan syarat luzuum (kelanggengan).

Syarat in’iqaad, syarat ini harus terpenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

Syarat shihhah, syarat ini harus terpenuhi karena mempunyai konsekuensi syar’i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

Syarat nafaadz: yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanan dan sahnya terpenuhi. jika satu syarat dari syarat nafaadz ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiah akadnya mauquf (tertangguhkan).

Syarat luzuum yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

  • Akad yang batal

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang timbul oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah, tidak mempunyai pengaruh sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah teriadi persenggamahan. Akad tersebut masih tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si perempuan tidak wajib iddah setelah pisah oleh lelakinya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudari dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.

Akad yang rusak menurut Para ulama Hanafiah, masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akad yang sah. Pernikahan yang rusak masih mempunyai pengaruh-pengaruh akibat persenggamaan dengan istri, nasab dinisbatkan ke ayah dan setelah pisah, si perempuan harus menjalani masa iddah. Ini seperti menikah tanpa saksi, pernikahan temporal, menikahi saudari istri, atau menikah di masa masih iddah.

Terlaksananya Pernikahan dengan Akad Satu Orang

Terlaksananya Pernikahan dengan Akad Satu Orang

Nikah – Para ulama Hanafiah berkata mengenai pernikahan dengan akad satu orang,

“Pernikahan sah dengan akad satu orang, jika dia memiliki hak wali dari kedua belah pihak. Baik hak wali tersebut asli, seperti hak wali karena hubungan kerabat, maupun bukan seperti hak wali karena menjadi wakil.”

  1. Orang tersebut adalah wali dari kedua mempelai, seperti kakek jika menikahkan cucu lelakinya dari anak lelakinya yang kecil dengan cucu putrinya dari anak lelakinya yang besar. Juga seorang saudara jika menikahkan putri saudaranya dengan putra saudaranya yang kecil.
  2. Atau orang tersebut sebagai mempelai sekaligus wali, seperti anak lelaki paman jika menikah dengan putri pamannya sendiri. 
  3. Orang tersebut merupakan wakil dari kedua belah pihak.
  4. Orang tersebut merupakan utusan dari kedua belah pihak.
  5. Atau orang tersebut sebagai mempelai dari satu pihak dan wakil dari pihak yang lain, seperti seorang perempuan yang mewakilkan dirinya kepada seorang lelaki untuk menikahkannya dengan dirinya sendiri. Atau seorang lelaki mewakilkan kepada seorang perempuan agar menikahkan dirinya sendiri dengan dirinya.

Imam Syafi’i membolehkan sahnya pernikahan pada kondisi pertama, yaitu ketika orang yang akad tersebut merupakan wali dari kedua belah pihak seperti kakek yang menikahkan putri anaknya dengan putra anaknya yang lain.

Para ulama Malikiah membolehkan anak paman, wakil wali dan hakim untuk menikahkan perempuan dengan dirinya sendiri.

Akad nikah tidak sah jika hanya oleh satu orang fudhuuli, sekalipun dengan dua pengungkapan. Karena berbilangnya jumlah orang yang melakukan akad merupakan syarat dalam semua jenis akad, baik keterbilangan tersebut bersifat hakiki, yaitu dengan adanya dua orang yang melakukan ijab dan qabul, maupun bersifat hukmi, yaitu dengan adanya satu orang saja namun ia memiliki sifat syar’i dan hak wakil dari kedua belah pihak. Akad menjadi sah jika seorang fudhuuli mengatakan, “Aku menikahkan si Fulanah dengan si Fulan.” Pada saat itu kedua mempelai tersebut tidak berada di tempat. Lantas seorang Fudhuuli lainnya menerima pernikahan tersebut.

Dalil sahnya, sebagai pengecualian dari prinsip berbilangnya orang yang akad:

Pertama: atsar oleh imam Bukhari dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia berkata kepada Ummu Hakim, “Apakah kamu mewakilkan dirimu kepadaku?” Ummu Hakim menjawab, “lya.” Lantas Abdurrahman berkata, ‘Aku telah menikahimu.” Ini adalah dalil bagi keadaan yang pertama, yaitu orang yang melaksanakan akad nikah merupakan mempelai sekaligus wakil.

Kedua: hadits dari oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi saw bersabda kepada seorang lelaki,

Apakah kamu ridha aku nikahkan dengan si Fulanah?” Lelaki tersebut menjawab, “lya.” Kemudian beliau berkata kepada si perempuan, “Apakah kamu ridha aku nikahkan dengan si fulan?” Ia menjawab, “iya” Lantas mereka berdua menikah.

Ini adalah dalil bagi keadaan kedua, yaitu orang yang mengakadkan menjadi wakil dari kedua belah pihak.

Ketiga: keadaan-keadaan yang lain sesuai kedua dalil di atas, karena mempunyai kesamaan dalam makna, yaitu orang yang melakukan akad dalam semua keadaan tersebut mempunyai sifat syar’i ketika berlangsungnya akad, baik itu sebagai wali orang lain, wakil orang lain atau sebagai mempelai itu sendiri.

Keempat: Terlaksananya akad nikah dengan tulisan (surat) dan isyarat: Akad nikah terkadang terjadi dengan tulisan atau isyarat, sebagaimana terperinci di bawah ini:

  1. Orang yang mampu berbicara dan hadir: jika kedua orang yang melakukan akad hadir semua dalam majelis akad dan mereka berdua mampu untuk berbicara maka para ulama bersepakat bahwa akad nikah keduanya tidak sah dengan tulisan atau isyarat, sekalipun tulisan tersebut sangat jelas dan isyarat tersebut dapat menunjukkan keinginan untuk melakukan akad nikah. Itu karena dalam keadaan seperti itu cukup dengan menggunakan media lisan, juga karena lafal merupakan asal dalam pengungkapan sebuah keinginan. Oleh karenanya, tidak boleh menggunakan media tulisan dan isyarat tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam keadaan ini tidak ada sesuatu yang darurat. Itu juga karena para saksi akan mengalami kesulitan mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad ketika menggunakan media tulisan.
  2. Orang yang mampu berbicara dan tidak hadir. Jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tidak hadir, menurut ulama Hanafiah, akad sah dengan media/tulisan utusan. Jika kedua saksi hadir dalam majelis akad ketika tulisan atau utusan tersebut sampai di majelis. Karena tulisan dari orang yang tidak berada di tempat merupakan ganti dari bicaranya. Para ulama Hanafiah berkata, “Tulisan dari orang yang tidak ada di tempat akad setara dengan bicaranya orang yang hadir.
  3. Orang tuna wicara (bisu): jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara. Jadi akad nikah orang yang bisu sah dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya.
Lafal Pernikahan, Shigat Fi’il atau Lafal dalam Bentuk Kata Kerja

Lafal Pernikahan, Shigat Fi’il atau Lafal dalam Bentuk Kata Kerja

Nikah – Terkadang Bentuk fi’il dalam ijab dan qabul berupa maadhi (lampau), mudhari’ (masa sekarang) dan amr (kata perintah), dan para ahli fikih bersepakat akan sahnya akad nikah dengan menggunakan bentuk shigat fi’iI maadhi.

Mereka berselisih mengenai fi’iI maadhi dan amr

a) Akad nikah sah dengan menggunakan fi’iI maadhi: contohnya, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki:

shigat fi'il“Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian,

Lantas mempelai laki-laki menjawab:

shigat fi'il“Aku menerima atau aku ridha.”

Karena maksud pengucapan dengan bentuky”fI ini adalah melangsungkan akad nikah saat itu juga. Dengan demikian akad nikah sah tanpa harus bergantung kepada niat atau qarinah (indikasi) untuk menikah.

b) Adapun akad dengan menggunakan fi’il mudhaari’, seperti mempelai lelaki berkata kepada mempelai perempuan dalam majelis akad,

shigat fi'ilAku menikahimu dengan mahar senilai sekian.

Lantas si perempuan menjawab,

shigat fi'ilAku menerima atau aku ridha.

Sah akadnya menurut ulama Hanafiah dan Malikiah, jika terdapat indikasi yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janii untuk masa yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan tempat akad (majelis) yang telah siap untuk melangsungkan akad nikah. Keberadaan kesiapan tempat tersebut menghilangkan keinginan untuk sekedar melakukan perjanjian atau tawar-menawar pernikahan. Kesiapan itu juga menunjukkan adanya keinginan untuk melangsungkan prosesi akad nikah. Karena pernikahan kebalikan dari jual-beli, yang memang mendahuluinya dengan khitbah.

Jika tempat akad nikah tidak siap untuk melangsungkan prosesi akad nikah, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan keinginan untuk melangsungkan akad nikah pada saat itu maka akad nikahnya tidak sah.

Menurut para ulama Syafi’iah dan Hanabilah, akad dengan menggunakan fi’il mudhaari’ tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan bentuk fi’il maadhi yang berasal dari kata dasar “nikaahu” atau “zawaaj” Seperti seorang lelaki mengatakan,

Aku kawini, aku nikahi atau aku terima nikahnya atau kawinnya.”

Tidak boleh akad dengan kata sendirian, seperti, “Aku halalkan putriku.” Karena para saksi tidak dapat mengetahui akan niat orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Seandainya wali perempuan mengatakan, ”Aku kawinkan kamui” lantas si lelaki menjawab, “Aku terima,” maka tidak sah menurut para ulama Syafi’iyah, dan sah menurut jumhur ulama selain Syafi’iah.

lafal pernikahanc) Menurut para ulama Hanafiah dan Malikiah

Akad nikah sah dengan menggunakan fi’il amr. Seperti seorang lelaki mengatakan kepada Seorang perempuan, “Nikahkanlah dirimu denganku!” dengan perkataan itu dia bermaksud untuk melakukan akad nikah bukan khitbah. Kemudian si perempuan menjawab, “Aku nikahkan kamu dengan diriku” maka pernikahan keduanya sah. 

Penjelasan mengenai hal itu dari para ulama Hanafiah adalah, sesungguhnya perkataan si lelaki mengandung pemberian hak wakil kepada perempuan untuk menikahkan si lelaki dengannya. Sedangkan jawaban si perempuan, “Aku nikahkan kamu dengan diriku” menempati posisi ijab dan qabul. Sedangkan penjelasan dari para ulama Malikiah, bahwa sesungguhnya bentuk fi’il amr (kata kerja perintah) menganggapnya sebagai ijab dalam akad secara adat. Bukan merupakan kandungan dari pemberian hak wakil, dan pendapat ini lebih jelas. Pernikahan itu sah dengan adanya ijab atau atau istijab (meminta ijab).

d) Adapun akad nikah dengan menggunakan istifham (kata tanya), seperti, “Apakah kamu menikahkanku dengan puterimu?” lantas dijawab, “Aku telah menikahkan” atau “iya,” maka menurut para ulama Hanafiah bukan merupakan pernikahan, selagi orang yang melakukan ijab tadi tidak menjawab lagi setelah itu, “Aku menerima“‘ Karena perkataan “Apakah kamu menikahkanku?” merupakan pertanyaan atau minta kabar, bukan merupakan akad. Lain halnya dengan shighat fi’il amr, “Nikahkan aku” yang mengandung makna pemberian hak wakil, sebagaimana yang telah kita ketahui.

Ringkasan:

Menurut ulama Syafi’iah, akad nikah tidak sah kecuali dengan shighat fi’il maadhi (bentuk lampau) dan berasal dari kata “zawaaj” (kawin) dan “nikah” (nikah). Sedangkan menurut ulama Malikiah dan Hanafiah, akad nikah sah dengan menggunakan fi’il maadhi, mudhaari’ dan amr, jika ada indikasi yang menunjukkan akad dilakukan saat itu juga bukan sekadar janji akad.

Menurut jumhur ulama selain ulama Hanabilah tidak disyaratkan mendahulukan ijab dari pada qabul, akan tetapi hanya dianjurkan, seperti wali perempuan berkata, “Aku kawinkan kamu dengannya atau aku nikahkan kamu dengannya.” Para ulama Hanabilah berkata, “Jika qabul mendahului ijab maka akadnya tidak sah, baik itu diucapkan dengan memakai shighat fi’il maadhi maupun fi’il amr.

Shigat Pernikahan, Lafal-Lafal Pernikahan – Bagian 2

Shigat Pernikahan, Lafal-Lafal Pernikahan – Bagian 2

Lanjutan dari materi lafal pernikahan bagian 1

Al-Mu’aatha (saling memberi)

Para ahli fikih bersepakat bahwa akad nikah tidak sah dengan menggunakan al-mu’aatha. Itu demi menghormati alat vital, urgensi, dan kemuliaannya. Akad nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafal yang sharih (jelas) atau kinayah (sindiran) menurut pendapat ulama Hanafiah dan Malikiah, dan dengan lafal sharih menurut para ulama Syafi’iah dan Hanabilah, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi, akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal iqrar (pengakuan), maksudnya, lafal iqrar bukan termasuk shighat akad. Seandainya seorang perempuan berkata, “Aku mengakui bahwa kamu adalah suamiku”, dan sebelumnya tidak pernah terjadi ikatan pernikahan antara dia dan si lelaki tersebut, maka hal itu tidak sah. Karena pengakuan itu dilakukan atas sesuatu yang sudah ada, bukan sekadar mengarang cerita.

Lafal-lafal yang diubah

Menurut para ulama Hanafiah, akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal-lafal yang diubah, seperti tajaw waj tu, djauw wajtu, djaw wajtu sebagai pengganti dari lafal tadjaw waztu karena tidak benar maksudnya.

Akan tetapi jika suatu kaum telah bersepakat untuk mengucapkan lafal tersebut dengan pelafalan yang salah ini, sekiranya dengan lafal salah tersebut mereka bermaksud untuk penghalalan bersenang-senang dengan perempuan, dan itu timbul dari maksud dan kehendak mereka, maka akad nikahnya sah. Karena lafal tersebut dalam keadaan semacam ini menjadi kosakata baru dari mereka. Maksudnya, lafal tersebut telah menunjukkan makna pernikahan menurut adat mereka.

Oleh karena itu, pernikahan sah dengan menggunakan lafal tersebut. Begitu juga dengan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah hanya memahami lafal tersebut merupakan bentuk pengungkapan dari pernikahan. Juga tidak bermaksud selain makna pernikahan tersebut, menurut adat mereka.

Para ulama Syafi’iah berkata bahwa akad nikah sah dilakukan dengan lafal-lafal yang diubah, seperti jaw wadj tu. 

Lafal-lafal bukan bahasa Arab

lafal pernikahan

Kebanyakan para ahli fikih bersepakat bahwa orang asing (bukan Arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri. Bahasa yang ia pahami dan pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna “tazwij” (mengawinkan) atau “inkah” (mengawinkan), sekarang kata tersebut mencakup makna kata yang terkandung di dalam bahasa Arab-nya.

Akan tetapi, jika yang melakukan akad pandai berbahasa arab maka menurut jumhur ulama dan pendapat paling benar dalam madzhab Syafii. Untuk mengucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk bisa saling memahami. Karena tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi di dalam setiap bahasa. Karena dia menggunakan lafalnya yang khusus maka akad nikahnya sah, sebagaimana ketika melakukannya dengan menggunakan lafal bahasa Arab.

Para ulama Hanabilah berkata, “Akad nikah tidak boleh kecuali dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barangsiapa yang mampu mengucapkan lafal nikah dengan bahasa Arab maka akad nikahnya tidak sah jika melakukannya dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Karena ia telah berpindah dari lafal “tazwiij” dan “inkahi’ padahal dia mampu mengucapkannya. Oleh sebab itu, pernikahannya tidak sah sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan Iafal hibah (hadiah), meniual dan menghalalkan.

Perundangan Syiria (Pasal 6) mengambil pendapat jumhur ulama. Pasal tersebut berbunyi, “ijab dan qabul dalam akad nikah bisa dengan lafal-lafal yang menunjukkan atas makna nikah. Baik secara bahasa maupun adat istiadat.”

Shigat Pernikahan, Lafal-Lafal Pernikahan – Bagian 1

Shigat Pernikahan, Lafal-Lafal Pernikahan – Bagian 1

Lafal Pernikahan – Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu.

Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar’i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat.

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu sighat ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah al-istimaa‘ (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara mewakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar menjadi rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.

Menurut para ulama Hanafiah, ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan qabul menurut mereka adalah perkataan yang kedua dari salah satu pihak yang berakad. Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya iiab. Jika mengucapkan qabul sebelum ijab maka bukan namanya qabul karena sudah tidak bermakna Iagi. Qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah, dan yang mengucapkan adalah pihak suami.

Jika seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, “Nikahkanlah dirimu kepadaku. Kemudian si perempuan menjawab, “Aku terima.” Menurut para ulama Hanafiah, ucapan yang pertama merupakan ijab, sedangkan yang kedua merupakan qabul. Adapun menurut jumhur ulama justru sebaliknya. Karena wali perempuanlah yang memberikan hak milik kepada suami untuk bersenang-senang, maka perkataannya merupakan ijab. Sedangkan si suami yang menginginkan memiliki hak tersebut, oleh karenanya disebut qabul. Perundangan Syiria (Pasal 5) telah mencantumkan bahwasanya pernikahan dapat terlaksana dengan ijab dari salah satu pihak yang melakukan akad dan qabul dari pihak yang lain.

  • Lafal-Lafal Pernikahan

lafal pernikahanPernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar’i. Yang dimaksud dengan akad di sini adalah makna masdharnya, yaitu al-irtibaath (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa ijab dan qabul ada lahir, dan saling mengikat secara legal.

Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal ijab dan qabul, di antaranya ada yang disepakati sah untukmenikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.

Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur’an dalam firman Allah SWT yang artinya, “Dan Kami telah mengawinkan dia” (al-Ahzaab: 37). Dan firman-Nya yang artinya, “Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kali an”.(an-Nisaa’:22).

Sedangkan lafal-lafal yang telah sepakat akan ketidakabsahannya oleh para ahli fikih adalah lafal-lafal yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang juga tidak menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup, seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan, dan semisalnya.

Adapun lafal-lafal yang masih mereka perselisihkan adalah seperti lafal, menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi atau sejenisnya, yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup.

Para ulama Hanafiah dan Malikiah

Menurut pendapat paling kuat berkata, “Pernikahan sah dilakukan dengan lafal-lafal yang masih dalam perdebatan tersebut dengan syarat adanya niat atau indikasi yang menunjukkan akan pernikahan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi.” Karena permintaannya adalah pengenalan akan keinginan kedua pihak mempelai, dan kedudukan lafal tidak penting. Dalam teks agama ada lafal yang menunjukkan pernikahan dengan lafal menghadiahkan dan memberi hak milik.

Pertama: firman Allah SWT, “Dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (al-Ahzaab: 50) Kekhususan bagi Nabi saw. adalah menikah tanpa mahar bukan dengan menggunakan lafal menghadiahkan (menyerahkan diri).

Kedua: sabda Rasulullah saw. Kepada seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar,

Sungguh aku telah memberimu hal milik akan dia dengan hafalan Al-Qur’anmu.(HR Bukhari-Muslim)

Menurut saya, pendapat inilah yang kuat Karena dalam sebuah akan dipandang adalah maknanya bukan lafalnya.

Para ulama Syafi’iah dan Hanabilah

Berkata, “Tidak sah pernikahan dengan mengunakan lafal-lafal tersebut. Dan tidak sah kecuali dengan lafal nikah dan kawin, karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur’an sebagaimana yang sudah ada penjelasannya sebelumnya. Oleh karenanya, harus mencukupkan shighat dengan kedua kata tersebut. Pernikahan tidak akan sah jika menggunakan lafal selain dua kata tersebut. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafal khusus baginya.

Sedangkan mengenai ayat ke-50 dalam surah al-Ahzaab yang berisi mengenai seorang wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi saw. merupakan kekhususan beliau. Sedangkan dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim yang memakai kata “mallaktu” (aku berikan hal milik), boleh jadi merupakan “wahm” [ilusi) dari perawi hadits, atau bisa juga perawi meriwayatkan dengan makna karena menyangka bahwa lafal “al-milku” sama dengan lafal “az-za-waaj“. Sekalipun riwayat tersebut shahih, akan tetapi itu bertentangan dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata “zaw-wajtu“.

Ringkasan pendapat madzhab-madzhab tersebut sebagai berikut:

Menurut para ulama Hanafiah, pernikahan sah dengan semua lafal (kata) yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibah (memberi hadiah), tamliik (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, al-isti’ jaar, perdamaian, pertukaran, al-ju’lu, menjual dan membeli, dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Menurut pendapat yang paling benar tidak sah menikah dengan mengucapkan, “Aku menikahi separuh dirimu”, demi lebih hati-hati dalam masalah tersebut. Bahkan harus mengiringi dengan lafal yang menunjukkan akan keseluruhan jiwa dan raga si perempuan, seperti lafal adz-dzahr (punggung) dan al-bathn (perut).

Sedangkan menurut para ulama Malikiah, pernikahan sah dengan lafal “at-tazwiij” (mengawinkan) dan “at-tamliik’ (memberi hak milik), dan lafal-lafal yang senada dengan kedua lafal tersebut seperti, hibah, sedekah dan pemberian. Untuk melakukan akad tidak perlu penyebutan mahar, sekalipun mahar adalah sesuatu yang harus ada. Dengan demikian, mahar tersebut menjadi syarat akad nikah agar sah, seperti halnya saksi, kecuali jika memakai lafal hibah.

Lafal-lafal dalam akad nikah itu ada empat macam:

  1. Lafal yang secara mutlak akad menjadi sah, baik orang yang akad tersebut menyebutkan mahar maupun tidah lafal tersebut adalah “ankahtu” (aku nikahkan) dan “zaw-wajtu” (aku kawinkan).
  2. Lafal yang akan menjadi sahnya akad jika menyebutkan mahar jika tidak maka akad tidak sah, yaitu lafal “wahabtu” (aku hadiahkan) saja.
  3. lLafal yang masih mengandung keraguan, yaitu setiap lafal yang mengandung arti langgeng seumur hidup, seperti perkataan, “Aku menjual putriku kepadamu dengan mahar sekian”, atau perkataan, “Aku memberimu hal milik atasnya” , atau aku halalkan, aku berikan dia kepadamu. Ada yang mengatakan bahwa akad nikah tersebut sah jika menyebutkan mahar. Pendapat lain berkata bahwa akad tersebut secara mutlak tidak sah.
  1. Lafal yang telah disepakati tidak sah untuk melakukan akad, yaitu semua lafal yang tidak mengandung pengertian langgeng seumur hidup, seperti menahan, menghentikan, menyewakan, meminjamkan dan ‘ummra. Dan pendapat itu yang kuat.

Menurut Para Ulama Syafi’iah dan Hanabilah akad nikah sah dengan lafal “tazwiij” (mengawinkan” dan “inkaah” (menikahkan” saja, tidak dengan selain kedua lafal tersebut seperti hibah, tamlik dan ijarah. Itu dengan hanya mencukupkan lafal yang terdapat di dalam Al-Qur’an.

Bagaimana Sifat dan Hukum Pernikahan yang Sesuai Syariat

Bagaimana Sifat dan Hukum Pernikahan yang Sesuai Syariat

hukum pernikahanNikah – Seperti apa hukum pernikahan menurut para ahli? berikut penjelasannya:

  1. Hukum Pemikahan dan Hikmah

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur’an, sunah, dan ijma’. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman yang artinya, “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.” (an Nisaa’: 3) Juga firman-Nya yang artinya, “Dan kawinkanIah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (an Nuur:32)

Sedangkan di dalam sunah, Nabi saw. bersabda, 

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR Bukhari-Muslim)

Kaum Muslimin juga telah berijma (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan sebuah syariat.

  1. Sifat Pernikahan yang Sesuai Syariat

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama. Sebagaimana semestinya bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat meraihnya dengan sempurna. Adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar’i maka menurut para ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang:

  • Fardhu:

menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.

  • Haram:

Menikah menjadi jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka haram lah yang menang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (an Nuur: 33)

Juga hadits Nabi saw sebelumnya yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut utamanya harus menikah, karena tabiat seorang lelaki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sifat yang kacau. Demikian juga, tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan terjatuh ke lembah perzinaan.

  • Makruh:

pernikahan dimalauhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai deraiat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam madzhab Hanafi. Makruh ada dua macam; makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzihi (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama syafi’i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan di dalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.

hukum pernikahan

  • Dianjurkan dalam kondisi stabil:

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi’i, menganjurkan pernikahan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan manusia.

Dalil yang menunjukkan bahwa nikah hukumnya sunah adalah sabda Nabi saw. tentang seruan kepada pemuda sebelumnya. Juga hadis tentang kisah tiga orang yang bertekad melakukan beberapa hal. Orang pertama bertekad untuk selamanya shalat malam, orang kedua bertekad berpuasa setahun penuh, sedangkan orang ketiga bertekad untuk tidak menikah selamanya. Melihat hal itu,lantas Nabi saw. bersabda,

Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan tahttta kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur dan menikahi perempuan. Barangsiapa yang berpaling dari sunahku maka bukan termasuk golongan dariku.”

Hal itu terbukti dengan fakta bahwasanya Rasulullah saw. menikah dan menjaga hal itu, demikian juga dengan para sahabat beliau. Tradisi menikah ini diikuti oleh kaum Muslimin. Kontinuitas tersebut merupakan dalil sunnahnya menikah.

Imam Syafi’i berkata, sesungguhnya pernikahan dalam keadaan ini (stabil) hukumnya adalah mubah; boleh menikah dan boleh juga tidak. Sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah. Karena Allah SWT memuji Nabi Yahya a.s. dengan firman-Nya yang artinya, “menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu).” (Ali Imlaan: 39) Seandainya menikah itu lebih utama maka Allah SWT tidak akan memujinya karena ia meninggal untuk bersenang-senang dengan perempuan (menikah). Akan tetapi pendapat ini terbantah, bahwa itu adalah syariat kaum sebelum kita dan syariat kita kebalikannya.

Allah SWT berfirman yang artinya,

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak…” (Ali Imraan : 14) Ayat ini dalam konteks penghinaan. Pernikahan tidak wajib dilakukan karena berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budakyang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (an-Nisaa’: 3)

Karena kewajiban itu tidak berkaitan dengan rasa senang, dan menurut ijma’, tidak wajib hukumnya berpoligami. Imam Subki menolak alasan pertama yang mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah wanita-wanita yang disenangi. Dia mengatakan bahwa maksud dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita yang halal, karena di sana ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya,

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-sauddramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (an-Nisaa’:23)

Secara Syariat, Hakikat Nikah ltu Hubungan lntim Atau Akad?

Secara Syariat, Hakikat Nikah ltu Hubungan lntim Atau Akad?

Hakikat nikah – Menurut para ahli ilmu usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara haqiqah (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Qur’an dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka maksudnya adalah hubungan intim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya,

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (an Nisaa’: 22).

Oleh karena itu, perempuan yang sudah bersetubuh oleh seorang ayah haram untuk seorang anak menikahinya. Maksudnya semua keturunannya. Pengharaman atas semua keturunan ini telah ada dalam teks Al-Qur’an. Adapun pengharaman perempuan yang nikah dengan akad yang benar atas semua keturunan merupakan ijma’ para ulama. Seandainya dia berkata kepada istrinya, “Jika aku menikahimu maka kamu aku ceraikan.” Syarat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan hubungan intim. Demikian juga jika ia menalaq ba’in istrinya tersebut sebelum berhubungan intim, kemudian ia menikahinya lagi, maka si istri secara otomatis terceraikan setelah terjadi hubungan intim, bukan sekadar terjadinya akad nikah.

Adapun nikah dengan perempuan asing maka yang dimaksud dengan kata “nikah” tersebut adalah akad nikah, karena berhubungan intim dengannya diharamkan secara syariat. Dengan demikian makna nikah di situ bukanlah hakikat, melainkan maiaz.

Kata “nikah” di dalam bahasa Arab, menurut para ahli fiqih, dari para senior empat madzhab merupakan kata yang penggunaannya secara haqiqah (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan penggunaan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim. Karena itu sudah masyhur di dalam Al-Qur’an dan hadits. Az-Zamakhsyari dari kalangan ulama madzhab Hanafi berkata, “Di dalam Al-Qur’an tidak ada kata nikah yang berarti hubungan intim, kecuali firman Allah SWT yang artinya, “Hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (al Baqarah: 230) Itu karena ada hadits sahih yang berbunyi,

hakikat aqiqahHingga kamu merasakan air spermanya.

Maksudnya adalah akad nikah. Sedangkan makna hubungan intim datang dari hadits di atas.