Syarat-syarat Wali Nikah Menurut Pendapat Para Fuqaha

Syarat-syarat Wali Nikah Menurut Pendapat Para Fuqaha

Nikah – Para fuqaha menyepakati syarat-syarat wali nikah, yaitu sebagai  berikut: 

  1. Kemampuan yang sempurna

Baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk (juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

  1. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan

Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non muslim. . Maksudnya, menurut mazhab Hambali ‘ dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi’i dan yang lainnya berpendapat orang kafir lakilaki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.

Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir. Berdasarkan firman Allah SWT,

Dan orang-orang yang beriman,lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahogian yang lain.” (at-Taubah: 71)

Juga firman-Nya, Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagion yang Iain.” (al-Anfaal: 73)

Firman-Nya yang lain, Dan Allah sekaltkali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (an-Nisaa’: 141) 

Juga berdasarkan hadits, Agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya.”

Sebab dalam pensyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim. Menjadi pengecualian dari hal itu seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki perwalian umum terhadap semua orang muslim. Undang-undang Syiria Pasal 22 telah membatasi syarat kesempurnaan kemampuan: “Syarat bagi seorang wali adalah orang yang sudah baligh” Dan tidak menjadi syarat kesamaan agama antara wali dengan orang yang dia walikan.

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang pensyaratannya masih menjadi perdebatan, yaitu:

  1. Laki-laki

Syarat-syarat waliMenurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi wali syaratnya memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak adaperwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat,laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara peru/alian atau perwakilan. Perselisihan ini bercabang dari perselisihan mereka mengenai masalah terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksana perempuan.

  1. Adil

Yaitu, kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besat; seperti perbuatan zina, meminum khamar; durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Ini adalah syarat menurut mazhab Syafi’i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hambali. Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik, berdasarkan apa yang dari Ibnu Abbas riwayatkan,

Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar

Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta.

Cukup keadilan yang bersifat zahir. Cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan; karena pensyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Yang menjadi pengecualian dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak menjadi syarat keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak harus memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian.Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat’kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali pada masa Rasulullah saw. dan masa yang setelahnya tidak boleh untuk mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya.

Pendapat ini adalah pendapat yang rajih karena hadits yang diriwayatkan.oleh Ibnu Abbas dha’if. Karena orang yang benar bukan memiliki makna adil. Akan tetapi maksudnya adalah orang yang menunjukki orang lain ke arah maslahat.

  1. Lurus

Maksudnya menurut mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukan meniaga harta; karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i maknanya adalah, tidak menghambur-hamburkan harta.

Kelurusan adalah syarat untuk menetapkan hak perwalian menurut mazhab Syafii dalam satu pendapatnya dan mazhab Hambali; karena orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya karena sebab kebodohan, tidak bisa melaksanakan sendiri perkara perkawinannya. Jika orang yang bodoh tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya, boleh baginya untuk mengawinkan oranglain dalam pendapat mazhab Syafi’i yang kuat. 

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, kelurusan dalam makna benar dalam menjalankan hartanya bukanlah syarat untuk ditetapkannya hak perwalian. Oleh sebab itu, orang yang bodoh dan dilarang untuk membelanjakan hartanya boleh melaksanakan perkawinan orang lain. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *